Secara khusus, ada dugaan bahwa Polri melancarkan "operasi senyap" untuk mengimbangi kritik dari puluhan universitas dan kelompok akademisi. Belakangan, muncul tuntutan pemilu yang jujur dan adil dari kalangan akademisi tersebut.

Dugaan keterlibatan Polri pertama kali muncul setelah Ferdinandus Hindarto, rektor Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang, Jawa Tengah, mengatakan bahwa ia diminta merekam sebuah testimoni yang memuji pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Permintaan datang dari orang-orang yang mengaku sebagai polisi.

Permintaan tersebut, yang disampaikan melalui layanan pesan Whatsapp, muncul setelah universitasnya dan universitas-universitas lain yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) mengeluarkan sebuah pernyataan. Dalam pernyataan tersebut, mereka enyuarakan keprihatinan mengenai kurangnya imparsialitas Jokowi dan pejabat negara lainnya menjelang hari pemungutan suara.

Minggu ini, Ferdinandus mengatakan kepada media bahwa ia menolak permintaan tersebut. Ia tambahkan bahwa ia bersikeras bahwa kampus-kampus harus tetap netral dalam pemilihan umum, agar mahasiswa dan dosen dapat memutuskan sendiri cara memilih yang mereka inginkan.

Hardiwinoto, wakil rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, mengalami hal serupa. Wakil rektor tersebut mengatakan bahwa ia didatangi oleh dua orang petugas Polsek Tembalang yang memintanya untuk merekam pernyataan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi. "Mereka merekam saya dengan ponselnya. Saya diminta memuji prestasi pemerintahan Jokowi. Setelah itu, mereka mengirimi saya tautan pernyataan saya yang sudah beredar luas," katanya kepada harian Tempo.

Administrator senior di universitas tersebut mengatakan bahwa ia terkejut ketika mengetahui bahwa video tersebut telah dipublikasikan secara luas dan diberitakan oleh berbagai media.