Prabowo saat ini sedang bernegosiasi dengan para pemimpin partai politik dalam koalisinya, yang terus berkembang, mengenai komposisi kabinet yang akan datang. Bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, ia akan dilantik Oktober mendatang.

Dilaporkan bahwa Prabowo juga sedang mempertimbangkan akan menambah jabatan menteri baru di pemerintahannya. Menurut para pesaingnya, gagasan tersebut hanyalah sebuah cara mengakomodasi sekutu-sekutunya, dan dilakukan bukan atas dasar pertimbangan pada pemerintahan yang efektif.

Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan bahwa partai-partai politik kemungkinan akan menggunakan masa pratransisi untuk melobi secara lebih intens. Mereka berupaya mendapatkan posisi strategis di kabinet. Posisi strategis dapat digunakan untuk memperluas pengaruh politik mereka.

“Pihak partai akan berusaha semaksimal mungkin mendapatkan kesepakatan terbaik, yaitu jabatan menteri yang punya alokasi anggaran besar, dengan kantor di seluruh negeri hingga tingkat kabupaten,” kata Ujang kepada The Jakarta Post.

Jabatan menteri yang paling banyak diburu adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Jabatan menteri-menteri tersebut dikenal luas sebagai “lahan basah”, sebuah istilah untuk lembaga yang berwenang atas proyek-proyek penting dengan alokasi anggaran raksasa. Proyek semacam itu telah menjadi pemicu korupsi dan pemerasan di masa lalu.