TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Semakin banyak penolakan pada RUU Penyiaran
RUU dikecam secara luas karena memuat pasal-pasal yang dapat mengancam kebebasan pers, khususnya Pasal 50B ayat 2 (c), yang melarang penyiaran eksklusif konten jurnalisme investigatif.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
The bill was proposed in 2020 by lawmakers on House of Representatives Commission I overseeing communications and information, defense, intelligence and foreign affairs, and the draft was finalized in October of last year but was largely kept out of the public eye. (Shutterstock/AlexLMX)
B
eberapa organisasi jurnalis dan anggota masyarakat telah menentang rancangan undang-undang (RUU) penyiaran. RUU tersebut mereka anggap akan mengekang kebebasan pers melalui ketentuan-ketentuan yang tidak jelas dan bermasalah. Salah satu yang mereka khawatirkan adalah peraturan yang dapat membatasi penyiaran produk jurnalisme investigatif.
RUU tersebut diusulkan pada 2020, oleh para anggota parlemen di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi komunikasi dan informasi, pertahanan, intelijen dan urusan luar negeri. RUU diselesaikan pada Oktober tahun lalu, tetapi sebagian besar tidak diketahui publik.
RUU ini kembali mencuat setelah dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR pada awal tahun ini. Draf tersebut sedikit diubah pada 27 Maret.
Tujuan RUU adalah merevisi Undang-Undang Penyiaran tahun 2002. UU yang lama dinilai tidak lagi relevan seiring dengan bermunculannya platform media baru.
Namun rancangan terbaru RUU tersebut mendapat kecaman luas. Sebabnya, terdapat pasal-pasal yang dapat mengancam kebebasan pers, khususnya Pasal 50B ayat 2 (c), yang melarang penyiaran eksklusif konten jurnalisme investigatif.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai ketentuan tersebut sangat tidak jelas dan “membingungkan”.
“Ini jelas menyiratkan upaya untuk membatasi penyiaran karya jurnalisme investigatif [di platform media]. Ini adalah upaya nyata untuk mengekang pers,” kata Sekretaris Jenderal AJI Bayu Wardhana kepada The Jakarta Post pada hari Senin 13 Mei.
