TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search results
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search resultsDPR akan sahkan revisi UU Mahkamah Konstitusi
Musyawarah berlangsung secara tertutup saat masa reses.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
A general view of the Constitutional Court building in Jakarta on March 27, 2024. (AFP/Yasuyoshi Chiba)
P
ara anggota parlemen akhirnya mendapat dukungan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK). Para kritikus berpendapat, revisi memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mempengaruhi sistem peradilan secara lebih dalam.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut dalam sidang paripurna mendatang. Pengesahan dilakukan setelah anggota parlemen di Komisi III yang membidangi urusan hukum dan perwakilan selama pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo sepakat untuk mengesahkan RUU tersebut dalam rapat tertutup pada Senin 13 Mei. Rapat tidak diumumkan sebelumnya, dan dilakukan ketika anggota DPR masih dalam masa reses.
Selasa 14 Mei, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra mengatakan bahwa DPR dapat mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang dalam sidang paripurna saat ini. Namun, ia tidak menyebutkan tanggalnya.
Dalam rapat tertutup pada Senin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyampaikan persetujuan pemerintah terhadap hasil pembahasan RUU tersebut.
“Pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan dan membawa RUU tersebut untuk disetujui dalam rapat paripurna,” kata Hadi dalam keterangan pers. Menurut Hadi, beberapa ketentuan yang direvisi dalam undang-undang tersebut akan semakin memperkuat peran MK dalam menjaga UUD 1945.
Komisi III mulai membahas amandemen tersebut pada Desember tahun lalu. Namun, RUU ditentang oleh pendahulu Hadi, Mahfud MD. Mahfud adalah mantan ketua MK yang lalu mengundurkan diri dari jabatan menteri koordinator untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam pemilihan umum Februari lalu. Ia maju bersama calon presiden Ganjar Pranowo, tetapi kalah.
Saat itu, tim pemerintah yang dipimpin Mahfud menolak revisi tersebut. Alasannya, ketentuan baru tentang evaluasi peradilan hanya akan merugikan hakim tertentu yang sedang menjabat.
