TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Pemerintah tinjau ulang rencana pembentukan ‘dewan media sosial’
Wacana perlunya sebuah “dewan media sosial”, meniru Dewan Pers yang sudah ada, muncul kembali. Gagasan dikeluarkan baru-baru ini, di tengah serentetan kebijakan asal-asalan yang dibuka oleh pegiat sosial media.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
The Communications and Information Ministry has revived a plan to set up a council to monitor social media content (Pexel/Tracy Le Blanc)
M
enteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi telah menghidupkan kembali rencana untuk membentuk dewan yang memantau konten media sosial. Dewan juga akan mengawasi pembuat platform, sehingga media sosial menjadi “lebih akuntabel”. Namun, ada kekhawatiran akan dampak potensial kebijakan dewan terhadap kebebasan berpendapat secara daring.
Wacana perlunya sebuah “dewan media sosial”, meniru Dewan Pers yang sudah ada, muncul kembali. Gagasan dikeluarkan baru-baru ini, di tengah serentetan kebijakan asal-asalan yang mencuat ke masyarakat gara-gara dibuka oleh sosial media. Kebijakan yang dipertanyakan, mulai dari biaya kuliah yang tinggi dan pembatasan impor, hingga pengungkapan korupsi yang mengejutkan yang dilakukan negara, serta ragam kasus kejahatan yang belum terpecahkan.
Namun, berbeda dari tujuan Dewan Pers, yang melindungi pekerjaan jurnalis, media sosial tidak punya aturan serupa yang bisa disejajarkan. Para aktivis lebih khawatir terhadap potensi pemerintah akan bertindak berlebihan dan mengekang kebebasan berpendapat.
Konsep dewan media sosial pertama kali dikemukakan tahun lalu, tak lama setelah Budi dilantik sebagai menteri. Mantan ketua Projo, kelompok relawan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, tersebut berbicara tentang perlunya memantau konten media sosial yang “meresahkan”.
Baru-baru ini, Budi kembali mengungkit rencana pembentukan dewan tersebut, dan menggarisbawahi pentingnya memiliki dewan untuk menengahi perselisihan yang terjadi di media sosial. Tugas itu serupa dengan tugas Dewan Pers.
“Katakanlah ada konten [yang memicu perselisihan] di TikTok. Kita tidak bisa memprosesnya melalui Dewan Pers, bukan?” katanya kepada majalah Tempo pada 23 Mei.
Belum ada kerangka kerja yang diberikan terkait batasan konten media sosial yang “dapat diperselisihkan” atau “dinilai meresahkan”. Namun, Selasa kemarin Budi menyarankan agar dewan tersebut beranggotakan akademisi, jurnalis, pakar industri, dan tokoh masyarakat yang bertugas membahas konten yang dilaporkan.
