TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search results
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search resultsBeberapa kelompok agama tolak konsesi pertambangan
Kerusakan lingkungan disebut-sebut sebagai alasan utama menolak tawaran pemerintah.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Economic machine: Smoke billows out of chimneys on July 28, 2023, at a nickel mine operated by PT Vale Indonesia in Sorowako, South Sulawesi. Indonesia acquired the company through a divestment mechanism earlier this year. (AFP/Hariandi Hafid )
O
rganisasi-organisasi keagamaan besar di Indonesia telah mengisyaratkan bahwa mereka akan menolak tawaran pemerintah yang berencana memberi mereka konsesi pertambangan. Alasan yang mereka kemukakan adalah potensi dampak buruk industri ini terhadap lingkungan.
Kelompok-kelompok tersebut menanggapi peraturan pemerintah (PP) kontroversial yang dikeluarkan oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo. PP tersebut mengizinkan organisasi keagamaan untuk mengelola tambang milik negara. Peluang tersebut segera dimanfaatkan oleh Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Muslim terbesar di negara ini.
Abdul Mu’ti, sekretaris jenderal kelompok Islam besar lainnya, Muhammadiyah, mengatakan bahwa organisasinya akan mempertimbangkan peluang ini dengan hati-hati. Menurutnya kehati-hatian perlu diterapkan karena operasional penambangan dapat berdampak negatif terhadap masyarakat, dan Indonesia, secara keseluruhan.
“Muhammadiyah tidak akan gegabah. Kami akan mengukur kemampuan kami sendiri, agar pengelolaan pertambangan tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, dan bangsa,” kata Abdul di media sosial. Ia tambahkan bahwa organisasi perlu “ekstra hati-hati”. Pernyataan itu ia keluarkan pada Senin lalu.
Dua hari kemudian, pada The Jakarta Post, Abdul mengatakan bahwa tidak ada diskusi internal mengenai rencana mengajukan izin pertambangan.
Sementara itu, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin mengusulkan agar kelompok tersebut menolak tawaran tersebut tanpa perlu berpikir lebih jauh. Menurutnya, tawaran itu lebih banyak ruginya daripada manfaatnya.
Menurut Din, pemberian [izin pengelolaan] tambang batu bara dilakukan di tengah protes global terhadap energi yang bersumber dari fosil. Bahan bakar tersebut dituding sebagai salah satu faktor penyebab perubahan iklim dan pemanasan global.
