Jokowi telah mendorong pemindahan ibu kota negara dari Jakarta yang macet dan berpotensi tenggelam ke Nusantara, di Kalimantan Timur, sebelum ia meninggalkan jabatannya pada Oktober mendatang. Diperkirakan, IKN akan diresmikan pada perayaan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

Peresmian IKN akan diikuti oleh gelombang pertama relokasi. Rencananya, perpindahan akan dilakukan pada September. Relokasi itu akan memindahkan hampir 12.000 pegawai negeri sipil ke tempat tinggal baru mereka di Nusantara. Relokasi dilakukan sekitar dua bulan setelah Jokowi dan beberapa menteri mulai bekerja di sana pada Juli. Setelahnya, akan lebih banyak pegawai negeri yang direlokasi secara bertahap.

Dalam rangkaian rapat DPR bulan ini, sejumlah kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran guna memenuhi belanja di Nusantara untuk tahun anggaran 2025.

Otoritas IKN, misalnya, menyatakan perlu tambahan Rp29,8 triliun ($1,8 miliar dolar Amerika) untuk anggaran tahun depan.

Dalam rapat 10 Juni lalu, pelaksana tugas Wakil Ketua Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan, tambahan dana akan digunakan untuk mengelola aset negara di ibu kota masa depan tersebut. Dana pengelolaan diperlukan terutama setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyerahkan aset tersebut kepada Otorita IKN.

Sehari setelahnya, Sekretariat Kabinet mengusulkan kenaikan anggaran untuk tahun depan. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kantornya “tidak mungkin” beroperasi tanpa tambahan dana. Alasannya, mereka harus mengoperasikan dua kantor secara bersamaan, yaitu di Nusantara dan di Jakarta.