TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
DPR akan hidupkan lagi Dewan Pertimbangan
Badan Legislasi (Baleg) DPR diperkirakan akan mengajukan usulan revisi Undang-Undang terkait Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada sidang paripurna 11 Juli, yang mungkin akan membangkitkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Lawmakers attend a House of Representatives plenary session on July 9, 2024 at the Senayan legislative complex in Jakarta. (Antara/Rivan Awal Lingga)
D
PR mengusulkan rancangan undang-undang yang mengubah Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Hadirnya lagi DPA, warisan era Orde Baru, terjadi di tengah spekulasi bahwa Presiden Joko “Jokowi” Widodo mungkin akan terus berperan dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan datang.
Usulan revisi UU Wantimpres tahun 2006 mendapat dukungan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Selasa. Sembilan fraksi partai politik menyetujui amandemen UU tersebut.
RUU tersebut akan secara resmi diajukan sebagai inisiatif DPR pada Kamis 11 Juli. Di hari itu, anggota DPR dijadwalkan menyelenggarakan sidang pleno terakhir masa jabatan ini, kata wakil ketua Baleg Achmad Baidowi. Setelahnya, DPR akan masuk masa reses hingga 15 Agustus.
“[Draf awal] akan dipresentasikan pada sidang pleno besok,” kata Achmad, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada The Jakarta Post pada Rabu 10 Juli.
Salah satu perubahan penting dalam revisi tersebut adalah status dewan yang berubah. Awalnya, dewan berada di bawah presiden, tetapi kemudian dijadikan terpisah dari cabang eksekutif.
“Kedudukan dewan akan setara dengan badan [negara] lainnya,” lanjut Achmad.
Menurut anggota Baleg Supratman Andi Atgas dari Partai Gerindra, usulan revisi tersebut juga akan menghilangkan batasan jumlah anggota dewan. Dalam UU Wantimpres versi saat ini, anggota dewan dibatasi maksimal delapan orang.
