Fokus Jokowi pada pembangunan infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial telah membuatnya secara konsisten memperoleh dukungan masyarakat selama masa jabatannya. Peringkat dukungannya lebih dari 70 persen di awal tahun ini. Namun, pemimpin yang akan lengser itu mengalami pukulan telak bulan lalu, ketika gelombang demonstrasi berhasil menghalangi upaya di badan legislatif untuk mengubah persyaratan usia calon kandidat kepala daerah. Perubahan persyaratan ditengarai dilakukan untuk memungkinkan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada November mendatang.

Para demonstran turun ke jalan untuk memprotes rencana yang dibentuk oleh anggota parlemen yang bersekutu dengan Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Anggota dewan berupaya merevisi UU Pemilihan Kepala Daerah guna menghindari dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan pertama adalah menegakkan aturan usia kandidat yang berlaku, yang akan menghalangi Kaesang mencalonkan. Sedangkan keputusan kedua adalah yang membuat lebih banyak partai memenuhi syarat untuk mencalonkan kandidat mereka sendiri sebagai kepala daerah, baik diajukan oleh partai tunggal maupun dalam aliansi yang tidak terlalu besar.

Para pengamat mengatakan bahwa kegagalan upaya mengubah aturan pemilu tersebut merupakan kemunduran yang signifikan bagi Jokowi. Meskipun ia populer, ia tidak dapat menentang keinginan rakyat.

"Jokowi mungkin dapat melaksanakan berbagai rencananya dengan cukup lancar di masa lalu. Tetapi ada batasan soal apa saja yang dapat ia lakukan, tidak peduli seberapa besar pengaruhnya," kata analis politik Yoes Kenawas.

Tidak adanya nama Kaesang dalam pemilihan kepala daerah di November menunjukkan bahwa Jokowi, yang di masa lalu dapat memastikan pengesahan hampir semua undang-undang yang diinginkannya, sekarang mengalami penurunan pengaruh. Buktinya, tidak satu pun dari delapan partai dalam koalisi yang berkuasa tampak berada di bawah komandonya lagi.

Setelah Prabowo memenangkan pemilihan presiden pada Februari, partai-partai pro-Jokowi menyatakan dukungan mereka terhadap presiden yang akan datang, yang memungkinkan Prabowo untuk mengamankan mayoritas di legislatif. Kemenangan itu dibantu oleh dukungan diam-diam, popularitas, dan pengaruh politik besar Jokowi setelah satu dekade berkuasa.