Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis mengesahkan revisi undang-undang yang mengatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dewan ini bertugas memberi nasihat kepada presiden yang sedang menjabat, tentang masalah-masalah administrasi sehari-hari.

Amandemen tersebut memberi Wantimpres kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya. Wantimpres berstatus sepenuhnya independen dari cabang eksekutif. Undang-undang baru tersebut juga menghapus batasan jumlah anggota, yang tadinya sembilan orang. Penghapusan batasan ini memungkinkan presiden yang sedang menjabat menunjuk siapa saja dengan jumlah “sesuai dengan kebutuhannya”.

"Peran Wantimpres sangat penting. Wantimpres merupakan penasihat independen untuk isu-isu strategis," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Ia mewakili pemerintah dalam sidang paripurna DPR untuk mengesahkan RUU tersebut pada hari Kamis. "Karena itu, perubahan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi dewan."

Jeda antara waktu revisi, yang diprakarsai oleh Badan Legislasi DPR (Baleg), dan waktu pengesahan yang hanya beberapa bulan sebelum Jokowi lengser, telah memicu spekulasi bahwa Presiden tengah berupaya mendapat kursi di dewan.

Sebelum amandemen diusulkan di DPR, kubu Prabowo melontarkan rencana untuk mendirikan apa yang disebut klub presiden. Dalam gagasan, klub ini terdiri dari presien yang sedang menjabat dan para mantan presiden yang masih hidup. Kemudian, klub berfungsi sebagai forum bagi mereka untuk bertukar pandangan dan ide tentang isu-isu strategis nasional.

Jokowi mengatakan bahwa ia akan kembali ke kampung halamannya di Surakarta di Jawa Tengah dan menjadi "warga negara biasa" setelah pensiun. Tetapi politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait, yang dikenal karena kesetiaannya kepada Jokowi, mengatakan bahwa Presiden yang akan lengser itu mungkin akan duduk di dewan, karena hubungannya yang dekat dengan Prabowo.