TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Pembekuan anggaran IKN timbulkan pertanyaan soal hubungan Prabowo-Jokowi
Secara terbuka, Prabowo telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan ibu kota baru. Tetapi ia belum menunjukkan minat besar untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut sejak menjabat pada akhir tahun lalu.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Congenial: Former president Joko “Jokowi“ Widodo and President Prabowo Subianto pose for a photograph on Nov. 3, 2024, in Surakarta. (The Jakarta Post/Twitter/Jokowi)
Keputusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk sementara waktu menghentikan pendanaan pembangunan ibu kota masa depan Nusantara di Kalimantan Timur telah menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Presiden. Ia telah menyatakan akan melanjutkan warisan pendahulunya, Joko “Jokowi” Widodo. Muncul juga pertanyaan apakah hal itu akan membahayakan hubungan mereka.
Jokowi, yang memainkan peran kunci dalam kemenangan Prabowo saat pemilihan presiden lalu, telah menjadikan Nusantara sebagai bagian penting dari warisannya. Ia menghabiskan minggu-minggu terakhir masa kerjanya di istana presiden yang baru setengah jadi, dan mendorong kebijakan-kebijakan baru untuk melanjutkan sebanyak mungkin pembangunan sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober tahun lalu.
Prabowo telah menyatakan komitmennya untuk merampungkan pembangunan ibu kota baru. Tetapi, sejak menjabat akhir tahun lalu, Presiden belum menunjukkan minat besar untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut. Prabowo justru lebih memprioritaskan program unggulannya, yaitu makan bergizi gratis, yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting yang dianggap tinggi di Indonesia.
Bulan lalu, Presiden memerintahkan pemotongan anggaran besar-besaran dari semua kementerian dan lembaga. Pemotongan bertujuan mengumpulkan Rp306 triliun (18,7 miliar dolar Amerika) untuk mendanai program prioritas pemerintahannya yang berbiaya tinggi. Khususnya makan bergizi gratis untuk 82,9 juta anak sekolah dan ibu hamil. Pemerintah telah mengalokasikan Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut pada tahun anggaran 2025.
Sementara itu, anggaran untuk pembangunan Nusantara hingga akhir masa jabatan Prabowo pada 2029 baru disisihkan sekitar Rp48 triliun. Artinya, ada penurunan dari alokasi anggaran sebesar Rp75 triliun antara tahun 2022 dan 2024, saat pemerintahan Jokowi.
