TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Sudahi ketidakpastian kabinet
Change Size
President Joko “Jokowi” Widodo speaks on Jan. 30, 2023 during a Cabinet meeting in Jakarta. (Presidential Secretariat Press Bureau/Muchlis Jr)
D
alam beberapa bulan terakhir, Presiden Joko “Jokowi” Widodo berulang kali mengisyaratkan akan adanya perombakan Kabinet. Namun, isyarat itu sejauh ini hanya membuat publik menahan napas setiap Rabu, hari yang disebut sebagai hari favorit Presiden untuk mengumumkan pergantian menteri. Ketidakpastian ini tak kunjung berakhir karena hingga kini tak ada menteri yang diganti. Keragu-raguan ini seperti menunjukkan permainan kekuasaan yang hanya menguntungkan segelintir elit politik menjelang Pemilu 2024, hal yang harus dihentikan demi kebaikan publik.
Presiden Jokowi mau tak mau harus memenuhi janji untuk merombak kabinetnya. Taruhannya adalah kinerja dan kredibilitas pemerintahan, gara-gara beberapa Menteri telah mengalihkan fokus mereka ke proses pemilihan presiden tahun depan.
Setengah dari menteri di Kabinet Indonesia Maju adalah anggota partai politik yang mendukung Jokowi terpilih kembali pada 2019. Sisanya dari partai yang keluar dari kubu oposisi untuk bergabung dengan koalisi yang berkuasa, yaitu Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). Instruksi Jokowi jelas, semua menteri harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan partai. Sayangnya, perintah ini bagai angin lalu. Bagaimana pun, Jokowi sudah pasti akan meninggalkan jabatannya pada Oktober 2024, sementara para menteri dan politisi lainnya masih harus bertahan.
Di Kabinet Indonesia Maju, empat jabatan menteri diserahkan Presiden kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memenangkan Pemilu Legislatif 2019. Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat tiga kursi menteri, Gerindra memperoleh dua jatah, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PAN menerima masing-masing satu kursi menteri.
Sesungguhnya, Presiden punya kesempatan emas merombak kabinetnya bulan lalu, ketika Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju mengundurkan diri dari jabatannya. Zainudin Amali mundur setelah terpilih sebagai wakil ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Sayang, Jokowi tidak memanfaatkan momentum ini. Padahal, perombakan perlu dilakukan tidak hanya untuk memenuhi janji kampanye tapi juga untuk meninggalkan warisan jangka panjang setelah masa jabatan Presiden berakhir tahun depan. Harus ada keputusan berani yang diambil saat ini juga.
Konstitusi memberikan hak prerogatif kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet. Siapa pun tidak bisa mengganggu gugat keputusannya. Tidak ada kekuatan apa pun yang dapat mengintervensi.
Saat ini, pemerintah koalisi Jokowi menguasai 80 persen suara di DPR. Menurut beberapa survei opini, dukungan publik juga masih tetap tinggi. Mempertimbangkan dukungan politik dan popularitas kuat yang dimiliki Presiden sekarang, menunjuk teknokrat nonpartisan untuk duduk di kursi menteri adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Hadirnya menteri baru dari kalangan cendekiawan akan membantunya menamatkan masa jabatan secara gemilang.
Isu perombakan kabinet mencuat sejak Oktober lalu. Presiden berulang kali mengatakan akan ada pergantian Menteri setelah Partai NasDem yang propemerintah menyatakan mendukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang berbasis Islam, juga mengumumkan akan mendukung Anies.
Partai koalisi, terutama PDIP, menekan Jokowi untuk mengeluarkan NasDem dari jajaran pemerintahan. Artinya, tiga menterinya akan tergeser dari Kabinet. Namun, upaya ini belum menunjukkan hasil meski Jokowi sendiri telah menyatakan antipatinya atas keputusan NasDem mendukung Anies, yang sering disebut sebagai antitesis Jokowi.
Kader NasDem di Kabinet saat ini adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Pergantian mereka, jika terjadi, hampir tidak akan mempengaruhi kontrol pemerintah terhadap DPR.
Di sisi lain, Presiden telah mengisyaratkan dukungannya untuk Pemilu 2024 pada Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, serta Gubernur Jawa Tengah dan kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Namun PDIP sebagai partai politik terbesar di Indonesia yang mengusung Jokowi masih bungkam terkait calon presidennya.
Menurut sejumlah jajak pendapat, Ganjar, Prabowo, dan Anies, secara berurutan memang konsisten berada di posisi puncak elektabilitas. Survei terbaru yang dilakukan divisi riset Harian Kompas menunjukkan bahwa Ganjar bisa mengalahkan Prabowo dan Anies dalam dua putaran pemilu.
Pertanyaannya: Apa yang membuat Presiden bimbang mengganti menteri, meski berjanji untuk melakukannya? Jokowi menegaskan tidak bisa mengganti Zainudin saat ini karena politisi Golkar itu belum menyerahkan surat pengunduran diri. Padahal, Ketua Golkar Airlangga sudah menyiapkan pengganti Zainudin.
Bagaimana pun, Presiden harus melaksanakan perombakan kabinet, sesuai isi pidatonya. Jika tidak, kredibilitasnya dipertaruhkan dan lagi-lagi publik akan menjadi korban ketidakpastian berkepanjangan.
