Di sisi lain, insiden tersebut jadi semacam indikasi bahwa tidak akan ada kemajuan berarti yang dicapai ASEAN dalam waktu dekat terkait upaya meyakinkan militer Myanmar untuk mengakhiri kekejaman terhadap rakyatnya sendiri. Awalnya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi telah menyatakan keyakinannya bahwa ASEAN, dipimpin Indonesia, dapat semakin menekan junta militer agar mengakhiri krisis yang melanda Myanmar sejak kudeta. Pada 1 Februari 2021, junta menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis.

Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghormati kesepakatan hasil pertemuan darurat pada April 2021 di Jakarta. Saat itu, ASEAN menyepakati Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus atau 5PC) untuk pemulihan perdamaian di Myanmar. Militer Myanmar dikenal menentang tekanan dari di luar.

Insiden akhir pekan lalu terjadi hanya beberapa hari sebelum para pemimpin ASEAN berkumpul untuk KTT dua tahunan, kali ini di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Diplomat ASEAN termasuk dalam rombongan ketika konvoi diserang, artinya kekerasan telah membahayakan misi perdamaian ASEAN secara langsung.

Junta Myanmar dengan cepat menyalahkan "teroris" atas serangan itu, tetapi junta juga tidak dapat menghindar dari tanggung jawab karena semua misi kemanusiaan hanya bisa masuk Myanmar setelah disetujui junta.

Pada Senin (8 Mei), kantor-kantor berita lokal melaporkan bahwa konvoi yang membawa bantuan diserang ketika sedang hendak berjumpa dengan Tentara Pembebasan Nasional Pa-O (Pa-O National Liberation Army atau PNLA). Konvoi menjumpai organisasi etnis bersenjata tersebut untuk membicarakan kemungkinan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang mengungsi.

Konvoi terdiri dari beberapa delegasi, termasuk pejabat kedutaan Singapura dan Indonesia, serta pejabat junta dan perwakilan dari pusat koordinasi ASEAN untuk bantuan kemanusiaan dalam penanganan bencana (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AHA Centre).

AHA Center adalah organisasi antar pemerintah yang memfasilitasi kerja sama dan koordinasi di ASEAN untuk kasus tanggap darurat. AHA Center juga bekerja sama dengan institusi lain, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tidak ada korban dalam serangan itu, dan juga tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Namun, dunia luar sulit percaya bahwa militer Myanmar begitu lalai sehingga gagal mencegah terjadinya serangan.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyebut serangan tersebut sebagai “baku tembak” dan mengatakan hal itu tidak akan menghentikan upaya ASEAN dalam memulihkan perdamaian di Myanmar. "Berhenti unjuk kekuasaan. Hentikan kekerasan karena rakyatlah yang akan menjadi korban. Kondisi ini tidak akan memenangkan siapa pun," kata Jokowi yang menjabat sebagai Ketua ASEAN tahun ini.

Singapura, Malaysia, dan Filipina mendukung sepenuhnya inisiatif Presiden Jokowi di Myanmar. Tetapi, terlihat jelas bahwa Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam menganggap kekerasan dan ketidakstabilan di Myanmar sebagai masalah dalam negeri.

Para pemimpin ASEAN saat ini sedang berkumpul di Labuan Bajo untuk KTT. Bisa dipastikan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh junta militer di Myanmar dan meningkatnya perlawanan bersenjata terhadap mereka akan membayangi KTT. Serangan pekan lalu akan membuat krisis makin hangat. Min Aung Hlaing dan perwakilannya dilarang menghadiri KTT, karena para pemimpin ASEAN belum melihat upaya dari junta untuk mengakhiri kekejaman dan memulai pembicaraan damai.

5PC menuntut penghentian kekerasan secepatnya, dimulainya kembali dialog damai dengan semua pihak yang terlibat konflik, penyediaan akses untuk bantuan kemanusiaan ASEAN dan penerimaan militer atas inisiatif utusan khusus ASEAN untuk bebas bertemu semua pihak di Myanmar.

Sudah tepat jika Presiden Jokowi menyatakan bahwa serangan pekan lalu tidak akan menghalangi upaya ASEAN untuk menghentikan pelanggaran HAM dan memulihkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar. Karena jika krisis Myanmar berlarut-larut, semakin berat beban yang harus ditanggung rakyat Myanmar, dan kawasan akan makin rentan terhadap ketidakstabilan.