Kepercayaan pasar yang dibangun sejak tahun 1980 telah menjadikan Bursa Berjangka CPO Malaysia (Malaysian CPO Futures Exchange atau FCPO) di Kuala Lumpur sebagai satu-satunya bursa penentu harga minyak sawit yang kredibel di Asia. Padahal, Malaysia hanya merupakan produsen CPO terbesar kedua di dunia.

Sangat menarik mencermati pernyataan bijak Didid Noordiatmoko, Ketua Badan Pengawas Bursa Berjangka Indonesia (Bappebti), yang merupakan badan pengawas bursa baru, saat peluncuran Bursa CPO pada 13 Oktober. “Bursa CPO ini kami dirikan bukan untuk bersaing dengan bursa berjangka CPO Malaysia. Bursa bertujuan agar harga referensi CPO transparan, akuntabel, real-time, dan juga menciptakan arena bermain yang setara,” tegas Noordiatmoko.

Keputusan Bappebti yang tidak terburu-buru mewajibkan partisipasi pembeli dan penjual di bursa patut diapresiasi. Bappebti lebih menekankan upaya bersama untuk mengembangkan infrastruktur pasar secara bertahap dan merancang serta memberikan insentif yang tepat untuk menarik peserta bursa.

Benar, mekanisme pasar yang adil dan lanskap yang kompetitif akan menarik para penjual untuk berbisnis di bursa. Harga referensi harus kredibel dan ditetapkan melalui mekanisme pasar yang adil. Prinsip dasar ini patut dijunjung tinggi, apalagi lebih dari 70 persen pasokan CPO Indonesia dikuasai oleh hanya delapan hingga 10 kelompok usaha.

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (The Indonesia Commodity and Derivatives Exchange atau ICDX) merupakan operator bursa yang mulai melakukan perdagangan pada 23 Oktober, awalnya dengan hanya 18 peserta. Bursa akan mencatat perdagangan CPO lokal dalam rupiah dan menawarkan pembaruan harga secara real-time. Harga tersebut akan menjadi patokan bagi harga minyak sawit domestik dan internasional, dan mungkin juga sebagai acuan harga untuk tujuan perpajakan.

Saat ini, sebagian besar eksportir minyak sawit Indonesia melakukan penjualan langsung dengan pembeli, tanpa melalui bursa. Sedangkan lelang yang diselenggarakan oleh perusahaan dagang milik negara PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) hanya menawarkan perdagangan fisik dan bukan kontrak berjangka.

Faktor lain yang akan membantu pedagang percaya kemudian mendorong transaksi di bursa adalah infrastruktur pasar yang mapan dan teregulasi. Hal ini membantu menanamkan kepercayaan di antara pelaku pasar dan memastikan transparansi dalam aktivitas perdagangan. Pengawasan peraturan akan membantu menjaga integritas pasar dan memastikan bahwa praktik perdagangan dilakukan secara adil dan transparan. Bursa berjangka juga harus dibuat relatif likuid, sehingga menarik beragam peserta. Ketersediaan likuiditas meningkatkan efisiensi penemuan harga dan membuat pasar dapat diakses oleh berbagai pemain, termasuk para hedgers dan speculators. Hedgers adalah pihak yang memasuki sebuah kontrak untuk mencari perlindungan nilai dari risiko perubahan harga. Sedangkan speculator adalah pihak yang memasuki kontrak dengan harapan mendapat keuntungan dari risiko perubahan harga.

Bursa yang teregulasi dengan baik dan membebankan biaya transaksi yang cukup rendah serta menjalankan mekanisme penetapan harga yang adil dan transparan akan menguntungkan para pemain di industri minyak dan lemak nabati, pengelola dana, dan lembaga keuangan. Mereka dapat menggunakan bursa sebagai solusi manajemen risiko dan sebagai alat untuk mengelola fluktuasi harga di pasar. Perusahaan perkebunan, kilang, eksportir, dan pabrik pemrosesan dapat menggunakan bursa berjangka untuk mengelola risiko dan melakukan lindung nilai terhadap risiko pergerakan harga yang tidak menguntungkan di pasar fisik.

Ketiadaan bursa yang kredibel menjadi penyebab utama kisruh dan krisis pasar minyak nabati di Indonesia pada 2022. Saat itu, pemerintah terpaksa mengeluarkan serangkaian tindakan distorsi pasar.

Akan lebih baik untuk meningkatkan kredibilitas dan integritas bursa di pasar global jika Bappebti pada akhirnya mewajibkan transaksi hanya untuk CPO yang telah disertifikasi sesuai prinsip-prinsip Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Sertifikasi ini sangat penting dalam menghadapi penegakan prinsip keberlanjutan yang lebih ketat untuk produk pertanian, yang saat ini diberlakukan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat.