Justru, penangkapan Firli menjadi pengingat suram bahwa institusi yang selama ini kita andalkan untuk memberantas korupsi ternyata malah menyeleweng. Fakta bahwa Firli berhasil mempertahankan kekuasaannya selama ini, meski sebelumnya telah melakukan serangkaian pelanggaran etika yang serius, makin mendukung premis tersebut.

Kasus Firli, yang dituduh meminta uang kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, menunjukkan paradoks perjuangan negara melawan korupsi. Aparat penegak hukum, demi kekayaan, melanggar hukum yang seharusnya mereka tegakkan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Kasus Firli adalah contoh dari ironi ini: dalam sejarah KPK, ia menjadi pimpinan lembaga antisuap pertama yang menghadapi dakwaan menerima suap.

Polisi memulai penyelidikan terhadap Firli setelah Syahrul membuat laporan yang menuduh Firli, Ketua KPK saat itu, berusaha memeras Syahrul. Laporan Syahrul menjadi upaya perlawanan setelah komisi tersebut menetapkan politisi NasDem itu sebagai tersangka korupsi.

Dalam penggeledahan rumah Firli di Bekasi, Jawa Barat, dan rumah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, polisi menemukan bukti-bukti yang bisa mereka gunakan untuk mendakwa Firli. Terdapat, antara lain, kuitansi devisa Singapura dan dolar AS dari money changer senilai Rp 7,4 miliar yang bertanggal Februari. 2021 hingga September 2023.

Firli kini menggugat balik Polda Metro Jaya di pengadilan. Sidang praperadilan dijadwalkan berlangsung pada 11 Desember. Namun, apa pun putusannya, reputasi KPK telah rusak dan perlu upaya yang luar biasa besar untuk memulihkannya.

Bahkan sebelum kasus pemerasan ini, KPK telah menghadapi krisis kepercayaan, dan tindakan Firli berkontribusi memperburuk krisis tersebut. Sebagai Ketua Komisi, ia dinyatakan bersalah oleh komite etik internal karena menunjukkan gaya hidup hedonis, misalnya menyewa helikopter untuk keperluan pribadi. Ketika menjabat Wakil Ketua KPK, ia juga beberapa kali melanggar kode etik dengan mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang sedang diperiksa KPK.

Di bawah kepemimpinan Firli, peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia turun menjadi 34 pada 2022, dari angka 38 pada tahun sebelumnya. Skor yang lebih rendah menunjukkan persepsi korupsi yang lebih besar. Perlu dicatat bahwa angka pada 2022 merupakan angka terendah sejak KPK dibentuk pada 2015. Memang, selama satu dekade terakhir Indonesia selalu menunjukkan kinerja yang buruk dalam indeks tersebut.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menunjuk Nawawi Pomolango, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua KPK, sebagai pimpinan sementara lembaga tersebut hingga ketua definitive terpilih. Usai pelantikannya Senin lalu, Nawawi berjanji membantu KPK mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Salut pada niat Nawawi. Namun, sekadar melakukan konfigurasi ulang kepemimpinan KPK tidak akan banyak membantu menghidupkan kembali perjuangan negara melawan korupsi. Setiap strategi yang efektif harus dimulai dengan upaya yang lebih besar untuk memilih orang-orang yang jujur dan berkomitmen untuk menegakkan hukum.

Tuntutan pidana terhadap Firli memberikan pelajaran bagi pengambil kebijakan tentang pentingnya kredibilitas dalam pemberantasan korupsi. Sejak awal, pencalonan Firli memang sarat kontroversi, terutama melihat rekam jejaknya. Namun, pemerintah dan DPR menutup mata terhadap tanda bahaya tersebut.

Sebaliknya, KPK di bawah Firli justru mendapat dukungan penuh dari kalangan politikus. Salah satu indikasinya adalah perpanjangan masa jabatan Firli dan pimpinan KPK lainnya dari empat tahun menjadi lima tahun. Perpanjangan itu ditetapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, tepat saat negara bersiap menghadapi pemilihan presiden.

Nawawi dan pimpinan KPK lainnya tidak akan mampu memenuhi harapan masyarakat jika tidak ada reformasi KPK secara menyeluruh. Namun pada dasarnya, pemerintah saat ini tidak pernah menginginkan KPK yang kuat. Karenanya, pemerintah akan menunda segala upaya untuk memperbaiki lembaga tersebut. Tanggung jawab mengembalikan legitimasi KPK dan membawa KPK mencapai kesuksesan yang lebih besar akhirnya akan jatuh di pundak pemerintahan Indonesia yang berikutnya.