TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Atasi kesenjangan ekonomi
Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu isu yang diangkat selama kampanye pemilihan presiden beberapa minggu terakhir. Namun sayangnya, tidak satu pun dari ketiga kandidat presiden yang mengajukan strategi komprehensif tentang cara mengatasi masalah penting yang menyangkut banyak aspek tersebut.
Change Size
Street economy: A scavenger ties up used cardboard boxes he salvaged to sell for recycling, on Feb. 22, 2022, in Jakarta. Extreme poverty in Jakarta stood at 0.89 percent of the population as of March 2022, according to Statistics Indonesia (BPS), with the city government aiming to bring it to zero next year. (AFP/Bay Ismoyo)
K
etimpangan ekonomi, terutama dalam hal pendapatan dan kepemilikan harta, seharusnya dibahas secara sungguh-sungguh karena berkaitan dengan ketidakstabilan ekonomi dan gejolak politik. Berbagai survei menemukan korelasi antara kesenjangan ekonomi dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Konsentrasi kekayaan yang berlebihan dianggap sebagai risiko bagi demokrasi. Alasannya, orang-orang kaya bisa punya kekuatan tawar yang terlalu besar, sehingga bisa mempengaruhi jalannya kebijakan publik.
Meskipun angka kemiskinan ekstrem di Indonesia telah menurun, kesenjangan pendapatan pada tahun lalu merupakan yang terburuk dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan koefisien Gini, ketimpangan pendapatan meningkat dari 0,380 pada 2019 menjadi 0,388 pada Maret 2023. Angka tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di Asia. Koefisien Gini mengukur sejauh mana distribusi pendapatan atau konsumsi antar individu atau rumah tangga dalam suatu perekonomian menyimpang dari batas pemerataan. Koefisien Gini sebesar 0 menunjukkan kesetaraan penuh, sedangkan indeks 1 berarti ketimpangan total.
Dalam hal kepemilikan harta, kesenjangannya bahkan lebih buruk lagi. Global Inequality Report, atau Laporan Ketimpangan Global, 2022 yang berbasis di Paris menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat keenam dalam ketimpangan kekayaan di seluruh dunia. Harta milik empat orang terkaya di Indonesia lebih besar jumlahnya dibandingkan total harta 100 juta orang termiskin.
Menurut Lembaga Penjamin Simpanan, pada tahun lalu, terdapat total 554 juta rekening bank dengan total Rp8,24 kuadriliun ($527,36 miliar dolar Amerika) di Indonesia. Sekitar 98,8 persen, atau 547 juta, dari rekening-rekening tersebut masing-masing memiliki kurang dari Rp100 juta. Namun, rekening-rekening tersebut secara keseluruhan hanya menampung 12,3 persen dari total simpanan di industri perbankan. Sedangkan 135.000 rekening yang masing-masing bernilai lebih dari Rp5 miliar menguasai Rp4,6 kuadriliun atau 53 persen dari total simpanan bank.
Harta yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang, artinya hanya sejumlah kecil orang yang memperoleh pendapatan dari aset finansial dan properti. Hal ini menyebabkan ketimpangan ekonomi semakin besar.
Indikator ketimpangan ekonomi lainnya adalah kepemilikan atau distribusi tanah. Harian Tempo mengutip data Badan Pertanahan Nasional yang menunjukkan koefisien Gini kepemilikan tanah di Indonesia pada 2022 sebesar 0,58. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan dalam skala 0 sampai 1. Koefisien nol berarti semua petani punya lahan yang luasnya setara.
Salah satu penyebab melebarnya ketimpangan pendapatan adalah struktur pajak penghasilan orang pribadi (personal income tax atau PIT) yang hingga 2021 lebih menguntungkan wajib pajak berpendapatan menengah atas dan kaya karena tarif pajak tertinggi hanya 30 persen, dan diberlakukan bagi setiap orang yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp500 juta. Padahal, banyak eksekutif perusahaan, termasuk di perusahaan negara, yang berpenghasilan antara Rp2-5 miliar. Baru pada 2022, pemerintah melakukan restrukturisasi tarif untuk menciptakan lima kategori pembayar pajak, dengan tarif 35 persen dikenakan kepada mereka yang berpenghasilan lebih dari Rp5 miliar.
Tak heran jika menurut Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan PIT hanya menyumbang sekitar 10 persen dari total penerimaan pajak. Yang lebih menyedihkan lagi adalah kenyataan bahwa 90 persen penerimaan PIT berasal dari upah buruh. Hanya sekitar 10 persen yang berasal dari pajak nonkaryawan yang terdiri dari individu dengan kekayaan bersih tinggi (high net-worth individuals atau HNWI), seperti pengusaha dan profesional berketerampilan tinggi.
Namun dampak restrukturisasi tarif pajak akan bergantung pada penerapan sistem inti perpajakan. Sistem inilah yang akan membentuk platform modern, terintegrasi, dan digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta administrasi perpajakan secara keseluruhan.
Reformasi perpajakan tetap harus didukung oleh upaya yang terkoordinasi di berbagai bidang. Cakupannya termasuk kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan dengan gaji yang layak, kesetaraan lapangan kerja, redistribusi lahan, jaring pengaman sosial serta jasa keuangan.
