Korupsi besar-besaran tersebut terjadi di wilayah konsesi perusahaan pertambangan milik negara PT Timah di Bangka Belitung. Provinsi tersebut memiliki cadangan timah terbesar di Tanah Air. Wilayah kepulauan ini memproduksi 90 persen timah nasional, yang sebagian besar berada di bawah kendali PT Timah.

Penambangan timah di Indonesia sudah ada sejak abad ke-18. Kesultanan Palembang, yang saat itu menguasai pulau-pulau di kawasan Sumatra, bahkan harus mendatangkan tenaga kerja asal Tiongkok sebagai petugas di pertambangan, guna memenuhi kuota produksi yang telah disepakati dengan Belanda.

Setelah era Reformasi, masuk perusahaan pertambangan baru di kawasan Bangka Belitung. Namun, PT Timah tetap mempertahankan wilayah konsesi terluas, yaitu lebih dari 288.000 hektar lahan. Lebih dari 184.000 hektar berada di perairan antara Pulau Bangka dan Pulau Kondur.

Meski Indonesia punya sejarah pengalaman panjang dalam pertambangan timah, tetap saja pemerintah dan PT Timah belum menguasai operasional dan tata kelola yang baik. Akibatnya, sulit memastikan praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

Timah relatif mudah ditambang. Karena itu, penambangan ilegal merajalela dan menyebabkan kerusakan lingkungan berskala besar di provinsi tersebut. Kelompok pemerhati lingkungan, Walhi Bangka Belitung, mencatat bahwa pada 2019, lebih dari 1 juta hektar dari total luas wilayah provinsi sebesar 1,6 juta hektar telah menjadi zona pertambangan.

Laporan Majalah Tempo mengungkapkan bahwa 460.000 hektar kawasan hutan di Bangka Belitung telah beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan pada 2018 hingga 2023. Sedikitnya 27 orang tewas akibat kecelakaan pertambangan, dan 21 orang lainnya tewas tenggelam di lubang tambang.

Pemerintah tutup mata terhadap dampak buruk penambangan timah tersebut. Padahal, Indonesia adalah salah satu eksportir mineral terbesar di dunia, dengan cadangan kekayaan mineral terbesar kedua di dunia.

Dengan rekam jejak kecerobohan yang begitu panjang, tidak mengherankan jika negara ini kembali menjadi sorotan karena buruknya tata kelola praktik penambangan nikel di Sulawesi dan Maluku Utara.

Pemerintah mendorong hilirisasi nikel untuk mendukung cita-cita Indonesia menjadi pusat baterai kendaraan listrik (electric vehicle atau EV). Tapi, di sisi lain, pemerintah telah membiarkan kondisi kerja yang buruk dan melonggarkan standar lingkungan di area pertambangan dan peleburan. Akibatnya, terjadi konflik lahan, kecelakaan kerja, dan kematian.

Pola serupa juga terjadi pada sektor kehutanan dan perkebunan. Deforestasi dan kebakaran hutan yang merajalela sudah menjadi peristiwa biasa di tengah buruknya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum.

Pemerintah tampaknya hanya peduli pada pendapatan yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut. Namun, pemerintah tidak peduli dan mengabaikan kerusakan lingkungan serta penderitaan masyarakat yang terkena dampak industri terkait.

Beragam bukti nyata terkait kecerobohan pemerintah ini bagai kenyataan pahit yang disampaikan dalam pidato-pidato populis para pemimpin. Mereka selalu bicara tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak juga yang menyebut akan menjadikan Indonesia negara berpenghasilan tinggi, di bawah visi Indonesia Emas 2045 yang diusung Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Seharusnya, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam, pemerintah meningkatkan tata kelola sumber daya alam agar dapat berdampak signifikan.

Mereka bisa memulainya dengan melakukan evaluasi ketat terhadap izin pertambangan dan wilayah konsesi yang ada di tiap komoditas. Izin harus diberikan berdasarkan kompetensi dan kapasitas perusahaan. Tidak boleh ada lagi izin yang diberikan sebagai imbalan kepada organisasi atau kelompok besar, yang berpotensi membatalkan atau memberikan kontraknya kepada perusahaan lain.

Dalam kasus PT Timah, pemerintah bisa saja mencabut izin pertambangan atau wilayah konsesi perusahaan tersebut. Pemerintah lalu dapat memberikan izin tersebut kepada perusahaan lain yang lebih berhati-hati mengerjakan, serta mau melalui proses kerja yang transparan.

Sangat mengkhawatirkan jika mendengar bahkan Presiden Jokowi sendiri telah menawarkan konsesi pertambangan kepada Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia yang dikenal sebagai pendukung pemerintah. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga berjanji akan memberikan izin pertambangan kepada NU saat kampanye di Malang, Jawa Timur, pada November lalu.

Selama pemerintah gagal mengelola sumber daya alam, Indonesia akan tetap menjadi negara berkembang yang memasok energi dan mineral ke negara lain. Lalu ketika sumber daya tersebut habis, kita hanya bisa menangisi segala yang terjadi, sementara negara lain yang sempat kita pasok dengan energi dan mineral justru bertumbuh menjadi lebih sejahtera.