Pada 2015, seluruh masyarakat Jepang kecewa dengan pilihan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, yang saat itu memilih Tiongkok, untuk mengerjakan proyek kereta cepat. Dasar kekecewaan mereka jelas, tawaran dan studi kelayakan Jepang dianggap lebih baik daripada yang diajukan Tiongkok. Kemudian, dalam sebuah pertemuan, Perdana Menteri Jepang saat itu, Shinzo Abe, secara langsung menyatakaan kekecewaan itu pada Presiden Jokowi.

Kereta cepat Whoosh buatan Tiongkok, dengan rute dari Jakarta ke Bandung, mulai resmi beroperasi tahun lalu. Jadwal itu mundur jauh dari yang seharusnya, yaitu pada 2019. Anggaran membengkak, hingga memaksa pemerintah menggunakan uang pajak untuk menutup defisit.

Kini, Jepang selangkah lebih dekat dari upaya mewujudkan ambisi pemerintah untuk menghubungkan kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang) dengan MRT. MRT memang pilihan transportasi massal yang paling layak untuk kawasan megapolitan. Mungkin perlu waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut. Namun, yang penting masyarakat yakin bahwa pada akhirnya jalur transportasi itu akan terwujud.

Kepercayaan masyarakat yang demikian tidak mengherankan. Jepang selalu memenuhi komitmen dan janjinya, termasuk dalam membangun moda transportasi modern.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dan Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Indonesia Abdul Kadir Jailani pada Senin kemarin menandatangani nota kesepatakan antara kedua pemerintah, terkait pembangunan tahap pertama jalur MRT timur-barat. NIlainya 140,69 miliar yen, atau $903,4 juta dolar Amerika.

Tingkat bunga pinjaman bantuan pembangunan resmi Jepang tersebut, atau yang disebut juga sebagai Japan Official Development Assistance (ODA), adalah 0,3 persen. Jangka waktu pembayarannya 40 tahun, termasuk masa tenggang 10 tahun. Skema pinjaman ini berbeda dengan yang dilakukan Tiongkok untuk kereta cepat. Proyek Whoosh menggunakan skema business-to-business. Namun pada akhirnya, pinjaman kereta cepat tersebut justru membebani kas negara.

Proyek MRT ini akan melalui beberapa tahap. Jalur pertamanya, sepanjang 33 kilometer, akan menghubungkan daerah Tomang di Jakarta Barat dengan kawasan Medan Satria di Bekasi. Nantinya, jika selesai pada 2032, seluruh jalur akan terbentang sepanjang 90 km hingga Balaraja di Banten, dan Cikarang di Jawa Barat.

Tahap pertama akan dibagi menjadi dua periode. Yang pertama mencakup jalur sepanjang 24,5 km, yang pengerjaan konstruksinya dimulai pada pertengahan 2024, setelah penandatanganan pertukaran surat utang dalam mata uang yen, Senin kemarin. Acara penandatangan tersebut melibatkan Badan Kerjasama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency atau JICA).

Perjanjian tersebut berada di bawah program Special Terms for Economic Partnership (STEP). Artinya, perusahaan-perusahaan Jepang akan terlibat langsung dalam pembangunan proyek sekaligus memfasilitasi transfer teknologi bagi mitra lokal. Alih teknologi ini akan fokus pada teknologi pembangunan terowongan bawah tanah, teknologi kereta api, dan sistem persinyalan. Semua pengetahuan tersebut akan dibutuhkan Indonesia jika kelak mengembangkan sistem MRT di luar wilayah Jabodetabek.

Jumlah penumpang harian MRT secara konsisten meningkat. Sejak mulai beroperasi pada 24 Maret 2019, jumlah penumpang naik dari 86.000 menjadi 91.000 pada tahun lalu. Saat ini, total penumpang MRT adalah 119.000 orang. Operator MRT mengatakan telah melayani lebih dari 102 juta orang setelah lima tahun beroperasi.

Banyak orang akan beralih ke MRT ketika pembangunan jalur Utara-Selatan tahap kedua selesai pada Agustus 2027. Jalur itu terbentang antara jalan MH Thamrin dan kawasan Kota Tua.

Jepang, Tiongkok, dan negara-negara Eropa telah berjuang untuk mendapatkan proyek kereta api, kereta ekstra cepat, atau sistem MRT di Asia Tenggara serta negara-negara Asia lainnya, termasuk India. Persaingannya menyangkut keuntungan finansial dan perluasan wilayah pengaruh, khususnya di Asia. Ternyata, persaingan tidak hanya terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok seperti yang diyakini banyak orang, tapi terjadi di antara semua negara-negara besar.

Diharapkan, proyek MRT Jabodetabek tidak menemui kendala berarti dan dapat selesai sesuai jadwal. Mari berharap bahwa diplomasi MRT Jepang dapat mencapai tujuannya, yaitu saling menguntungkan bagi masyarakat kedua negara.