Memang benar, telah ditemukan pengganti untuk Bambang Susantono sebagai Ketua Otoritas IKN dan juga pengganti wakilnya, Dhony Rahajoe. Meski begitu, alasan yang mendorong pengunduran diri mereka tidak boleh disembunyikan.

Bagaimanapun, Otoritas IKN merupakan salah satu lembaga yang tugasnya paling ambisius dalam sejarah Indonesia.

Kita tidak tahu kondisi yang mendasari mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otoritas IKN. Fakta tersebut saja sudah menimbulkan kekhawatiran, karena menunjukkan kurangnya transparansi yang dapat sangat merugikan iklim investasi di sekitar megaproyek tersebut.

Bahkan tanpa mengetahui yang terjadi di dalamnya, kita bisa berasumsi bahwa tidak semua hal berjalan baik di Otoritas IKN. Apa pun masalahnya, hal ini perlu ditangani secara terbuka untuk menjaga kepercayaan di antara semua pihak yang sudah terlibat dan pihak-pihak yang saat ini bersikap menunggu kelanjutan proyek.

Proyek lahan hijau sebesar Nusantara perlu komitmen kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan utama lainnya. Komitmen menjadi dasar untuk menarik investor, karena tahap awal proyek ini hanyalah sebuah visi, bukan sesuatu yang nyata.

Calon investor, dan investor asing pada khususnya, sejauh ini masih enggan terlibat di Nusantara. Alasannya, mereka ingin memastikan bahwa pemerintahan berikutnya punya visi yang sama terkait Nusantara.

Sikap para investor yang memilih menunggu memang sudah diperkirakan akan terjadi, hingga pemilu Februari lalu. Namun, banyak pihak yang mengharapkan adanya perbaikan segera, setelah kemenangan dengan angka meyakinkan dari presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Kemenangan mereka seharusnya menandakan kesinambungan proyek IKN, yang sering digambarkan sebagai warisan politik petahana yang paling menonjol. Meskipun, gagasan tentang ibu kota baru sendiri sebetulnya sudah ada sejak puluhan tahun silam.

Ternyata, pemilu yang berjalan damai, meskipun menjanjikan transisi politik yang mulus, tampaknya tidak membuat semua orang merasa tenang terkait masa depan Nusantara. Lagi-lagi, situasi itu memunculkan asumsi bahwa ada sesuatu yang salah.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek inti tata pemerintahan yang baik. Otoritas IKN, dan juga pemerintah, harus memastikan kedua hal tersebut berjalan selaras agar proyek ini tetap berjalan. Tinggal tersisa dua bulan lagi, sebelum peresmian Nusantara pada hari kemerdekaan 17 Agustus.

Kemajuan pembangunan IKN memang lebih lambat dari yang direncanakan. Namun, sejujurnya, megaproyek di seluruh dunia cenderung makan waktu lebih lama dan makan biaya lebih besar, dibandingkan yang tertera di rencana awal, saat pertama kali diumumkan.

Apa pun yang terjadi, Nusantara tampaknya sudah aman, dalam arti sudah melewati titik yang harus dilanjutkan. Tahap ini ibarat point of no return. Di sisi lain, hal ini menjadikan makin pentingnya tata kelola yang baik di Otoritas IKN.

Karena itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai pimpinan lembaga yang baru harus mencapai lebih dari sekadar kesinambungan. Tidak hanya melanjutkan, ia harus memastikan adanya reformasi.

Kontinuitas tampaknya akan terjadi, karena Basuki dikenal atas kesetiaannya pada Jokowi. Basuki menjabat dengan kapasitas yang sama sejak hari pertama masuk kabinet, hingga tahun 2014 ini.

Khusus soal ibu kota baru, beberapa tahun lalu Basuki menyatakan tidak akan pernah menolak segala yang ditugaskan Presiden kepadanya. Pengalamannya sebagai menteri memberinya wawasan mendalam mengenai pembangunan infrastruktur dan perumahan, termasuk semua permasalahan yang terjadi di Indonesia. Yang paling utama adalah soal pembebasan lahan.

Namun ukuran keberhasilan Basuki dan siapa pun pejabat berikutnya bukanlah sekadar kesinambungan proyek. Ukuran sukses juga bukan tentang jumlah investor yang terlibat atau tidak terlibat dalam proyek ini. Tolok ukur kesuksesan Ketua IKN adalah meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa proyek ini merupakan proyek semua warga. IKN adalah proyek kita bersama.

Ibu kota baru membawa misi tersebut dalam namanya: Nusantara. Jika menginginkan kondisi yang selaras dengan nama tersebut, ibu kota baru harus peduli pada kesejahteraan bangsa. Ibu kota baru tidak hanya memikirkan kelompok elite yang akan tinggal di sana, yang jumlahnya sekitar 2 juta orang.

Kota ini harus menjadi model dalam hal kelayakan huni dan menjalankan konsep keberlanjutan. Kemudian pembelajaran tentang hal itu dapat dan akan diterapkan di pusat kota lainnya di seluruh negeri.