Persentase tersebut berarti lebih dari 25 juta penduduk Indonesia tergolong miskin. Parameternya adalah pengeluaran mereka yang kurang dari Rp582.932 ($35,81 dolar Amerika) per kapita per bulan.

Kita punya alasan untuk tetap tidak puas dengan yang dinyatakan sebagai pencapaian tersebut. Pasalnya, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) lima tahunan pemerintah pada 2019-2024 menetapkan target untuk menekan angka kemiskinan menjadi 6 hingga 7 persen.

Pemerintah bisa saja berdalih bahwa pandemi tempo hari menjadi penyebab kegagalan pemenuhan target. Namun, program pengentasan kemiskinan juga tidak berjalan lebih baik pada lima tahun sebelumnya, ketika terjadi lebih sedikit guncangan ekonomi. Saat itu, angka kemiskinan Indonesia berdasarkan survei BPS pada September 2019 adalah 9,22 persen. Artinya, jauh di bawah target yang berkisar antara 7 dan 8 persen.

Kami sependapat dengan para ahli yang mengaitkan lambannya progres pengentasan kemiskinan dengan distribusi bantuan sosial yang masif. Bantuan tersebut, khususnya dalam bentuk dana tunai dan penyediaan bahan pokok. Seharusnya, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan peningkatan sumber daya manusia. Hal itu bisa terlaksana melalui perbaikan akses terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan keterampilan. Keduanya akan membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dapat meningkatkan jenjang sosial ekonomi mereka.

Mengandalkan jaring pengaman sosial tidak akan banyak membantu karena sifatnya hanya jangka pendek. Apalagi, program-program bantuan sering kali bertepatan dengan agenda populis pemerintah petahana yang berupaya untuk tetap berkuasa. Banyak pula laporan terkait bantuan sosial yang diberikan kepada mereka yang tidak berhak menerimanya.

Dalam rencana pembangunan jangka menengah berikutnya pada 2024 hingga 2029, penurunan angka kemiskinan ditetapkan lebih rendah lagi, yaitu sebesar 4,5 hingga 5 persen. Angka ini tentunya akan lebih sulit dicapai, kecuali dilakukan perubahan radikal pada masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Selain itu, pengukuran kemiskinan tidak semudah menetapkan ambang batas pengeluaran tertentu, untuk menentukan jumlah individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Tidak ada cara yang benar atau salah untuk mengukur kemiskinan. Namun, tolok ukur yang digunakan untuk mengukur kemiskinan mencakup hal-hal yang berbeda. Para ahli telah lama menyatakan bahwa terdapat banyak lapisan dalam jenjang kemiskinan. Seharusnya,  mengukur tingkat kemiskinan juga mencakup mengukur akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi, serta parameter lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas tersebut, meskipun mereka tidak tergolong miskin berdasarkan ambang batas pengeluaran yang ditentukan BPS. Bayangkan jika mereka hidup di bawah ambang batas, yang berarti kesulitan yang mereka alami bisa lebih buruk daripada sekadar tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Hal itu sangat mungkin terabaikan, mengingat pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menangani kemiskinan.

Selain itu, kita perlu mempertimbangkan fakta bahwa ambang batas kemiskinan Indonesia dianggap terlalu rendah untuk negara berpendapatan menengah ke atas. Dan status negara berpendapatan menengah ke atas diterima Indonesia berdasarkan kinerja perekonomiannya pada 2022.

Bank Dunia, misalnya, telah merekomendasikan negara berpendapatan menengah ke atas untuk menggunakan purchasing power parity (PPP atau paritas daya beli) sebesar $6,85 untuk mengukur garis kemiskinan. PPP merupakan konsep ekonomi makro yang sering digunakan untuk membandingkan kesejahteraan antarnegara.

Lembaga penelitian SMERU menemukan bahwa garis kemiskinan Indonesia ditetapkan sebesar $3,16 PPP. Sebagai perbandingan, standar untuk negara-negara berpendapatan rendah adalah $2,15 PPP, sedangkan untuk negara-negara berpendapatan menengah ke bawah adalah $3,65 PPP.

Pada akhirnya, masih terlalu dini untuk menyebut penurunan angka kemiskinan sebagai sebuah keberhasilan. Pada tingkat ini, masih harus dilihat apakah kita dapat memenuhi visi Indonesia Emas 2045, yang memproyeksikan angka kemiskinan akan turun menjadi sekitar 0,8 persen.

Pemerintah mengatakan bahwa pada 2045, Indonesia akan menjadi negara berpendapatan tinggi menurut standar Bank Dunia. Sebuah tantangan yang sulit karena untuk mencapainya, Indonesia harus tumbuh rata-rata minimal 7 persen setiap tahun. Sedangkan satu dekade terakhir, kita hanya mampu mencapai pertumbuhan sebesar 5 persen.