Dalam politik, meminta maaf adalah hal biasa. Politisi selalu minta maaf.

Tidak semua permintaan maaf bermakna sama. Dan ada beberapa permohonan maaf yang jelas dan, secara substansi, lebih baik dibandingkan yang lain. Beberapa permintaan maaf tercatat dalam sejarah, sementara yang lain terlupakan dengan segera.

Presiden Soeharto meminta maaf dalam pidato pengunduran dirinya pada Mei 1998. Bahkan, mendiang orang kuat di Indonesia itu juga menyebutkan "meminta maaf atas semua kekurangan." Kata-kata itu persis sama dengan yang digunakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada 1 Agustus.

Permintaan maaf Presiden Abdurrahman “Gus Dur” Wahid kepada rakyat Timor-Leste tentu saja tercatat dalam buku-buku sejarah. Permintaan maaf itu bahkan menjadi pelajaran bahwa sebuah tindakan meminta maaf dapat bermanfaat besar, jika dilakukan dengan benar dan terutama diucapkan oleh politisi yang kredibel dan bijaksana.

Kata-kata Gus Dur saat meminta maaf atas pembantaian Santa Cruz, pada 2000, hadir di saat yang tepat. Ia meminta maaf ketika Indonesia dan Timor-Leste, sebagai negara yang baru merdeka, hendak memulai hubungan baru sebagai tetangga.

Hingga saat ini, Gus Dur dipuja sebagai pahlawan di Timor-Leste. Berkat permintaan maaf itu juga, hubungan antara Indonesia dan Timor-Leste tetap erat meskipun ada kenangan soal pendudukan Indonesia.

Sedangkan permintaan maaf Presiden Jokowi minggu lalu dilakukan di masa-masa yang sangat canggung.

Permintaan maaf Jokowi tidak hanya di luar dugaan, tetapi ia juga melakukannya ketika masa kerjanya masih tersisa tiga bulan. Permintaan maaf itu nampak seperti langkah yang ambigu, yang dilakukan spontan di suatu acara, tanpa signifikansi politik yang nyata.

Permintaan maaf tersebut bahkan tidak disampaikan dari dalam ruangan kantor presiden. Berbeda dengan saat Jokowi mengeluarkan permintaan maaf kepada para korban dari banyak pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Permintaan maaf hanya penting jika melibatkan rasa penyesalan. Dan jika memang ada, Presiden Jokowi tampak tidak menunjukkan hal itu dalam pidato atau dalam langkah-langkah tindak lanjut yang ia laksanakan.

Yang jelas, Presiden mengatakan bahwa ia menyesal atas "kekurangan" dalam kebijakannya, serta bahwa ia tidak dapat "memenuhi" kebutuhan semua orang. Tampaknya ia meminta maaf karena tidak membangun lebih banyak jembatan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, atau menghasilkan pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 7 persen, seperti yang kita harapkan.

Kita tentu dapat menerima permintaan maaf semacam itu. Kita terima jika Presiden Jokowi benar-benar seorang pemimpin teknokrat yang tujuan dan motivasinya semata-mata adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan tersebut. Masalahnya, ia juga seorang pemimpin politik yang telah menyaksikan terjadinya banyak kemunduran, terutama di bidang politik dan ekonomi negara ini.

Wajar jika dikatakan bahwa Presiden juga bertanggung jawab atas kemerosotan kualitas demokrasi negara ini. Ada banyak contoh yang dilakukan Presiden, mulai dari amandemen Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang membuat komisi tersebut tidak bisa bekerja efektif, hingga kebijakan yang memudahkan terjadinya korupsi politik, seperti peraturan tentang izin pertambangan yang diberikan pada organisasi keagamaan.

Namun kesalahan terbesarnya adalah membuat nepotisme kembali menggila. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai wakil presiden pada Oktober. Tidak ada yang salah dengan Gibran memegang jabatan negara tertinggi kedua, jika ia memperolehnya melalui proses yang normal.

Pencalonan dan kemenangan Gibran pada pemilihan umum 14 Februari adalah hasil dari upaya rumit. Banyak hal dilakukan, melibatkan serangan terhadap sistem peradilan yang independen, pengerahan sumber daya negara secara besar-besaran, dan banyak sekali tekanan.

Ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato permintaan maaf, ia pun mencoba melakukan langkah yang sama dengan yang dilakukan untuk Gibran, tapi kali ini di Jawa Tengah. Di provinsi tersebut, ia mendorong putra bungsunya Kaesang Pangarep untuk ikut serta dalam pemilihan gubernur. Bahkan, Presiden sekarang mengawasi pengerahan kandidat yang ia harapkan dapat menang di provinsi-provinsi yang dinilai berpengaruh, dari Sumatera Utara hingga Jakarta. Di Sumatera Utara, menantu Presiden, Bobby Nasution, mencalonkan diri sebagai gubernur.

Di wilayah-wilayah tersebut, langkah Jokowi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah dapat menghasilkan keputusan kejam. Bahkan kandidat populer seperti Anies Baswedan di Jakarta atau Airin Rachmy Diany di Banten mungkin menghadapi kenyataan gagal memasukkan nama mereka dalam daftar kandidat pemilihan kepala daerah.

Permohonan maaf Presiden Jokowi hanya akan berarti jika ia mulai bertindak menebus kesalahan yang ia lakukan, serta menghentikan apa pun langkahnya yang membahayakan sistem politik negara ini.

Jika tidak, maaf yang disampaikan hanya omong kosong belaka.