Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah melakukan kesalahan terbesar terkait kebijakan luar negeri, dengan memutuskan tidak menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pekan ini di Vientiane. Indonesia bukan hanya anggota ASEAN terbesar, tetapi juga negara yang paling berkomitmen terhadap kelompok tersebut, sehingga ketidakhadiran Presiden RI akan sangat mencolok dan akan mengurangi bobot penting KTT tersebut. Pemimpin negara lain yang hadir akan mencatat hal ini dan mungkin akan menjadikan hal tersebut alasan melewatkan pertemuan berikutnya.

Ketidakhadiran Jokowi akan membuat klaim Indonesia bahwa ASEAN adalah landasan kebijakan luar negerinya menjadi lemah. Padahal klaim itu semacam mantra yang tidak pernah lelah diucapkan oleh para diplomat kita. Jika ASEAN sepenting itu bagi Indonesia, Presiden seharusnya membuktikannya dengan berada di garis terdepan.

Presiden mengutus Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mewakilinya di pertemuan puncak KTT ASEAN yang beranggotakan 10 negara. Juga untuk menghadiri pertemuan puncak ASEAN-Plus-Three dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Wakil Presiden juga akan mewakili Presiden pada KTT Asia Timur yang beranggotakan 18 negara termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, dan Rusia. Dengan segala hormat kepada Ma'ruf, bagaimana pun, wakil presiden hanya punya sedikit pengalaman dalam KTT ASEAN. Ditambah lagi, keterampilan diplomatiknya terbatas untuk dapat secara efektif mewakili Indonesia.

Tidak masuk akal jika Kantor Kepresidenan beralasan bahwa Jokowi disibukkan dengan persiapan pergantian pemerintahan pada 20 Oktober. Hal itu lebih menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri bukan merupakan prioritas utama bagi Presiden. Pergi ke Laos akan menjadi kesempatan yang tepat bagi Jokowi untuk pamit, mengucapkan selamat tinggal dan berterima kasih kepada para pemimpin negara lainnya. Bagaimana pun, KTT ASEAN 2024 akan menjadi KTT yang terakhir ia ikuti sebagai presiden RI. 

Adalah Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang harus diberi penghargaan karena diplomasi luar negeri Indonesia benar-benar cemerlang dalam 10 tahun masa jabatan Jokowi.  Dalam banyak isu, termasuk isu terbaru tentang perang Gaza, Retno, bukan Jokowi, telah menjadi juru bicara Indonesia di mata masyarakat internasional. Namun, hanya sedikit yang dapat dilakukan oleh seorang menteri luar negeri. Presiden seharusnya bertindak lebih aktif dan mendukung penuh.

Mengingat pentingnya ASEAN bagi kebijakan luar negeri Indonesia, tidak seorang pun presiden Indonesia yang boleh menjauh dari KTT kelompok tersebut. Tentu saja alasannya agar Indonesia tidak kehilangan hak untuk memimpin organisasi tersebut. Tidak ada negara lain yang lebih mampu memimpin selain Indonesia. Dan hal itu diakui serta diterima oleh sembilan negara anggota lainnya, juga diterima oleh sebagian besar masyarakat global. Meskipun kepemimpinan ASEAN dirotasi setiap tahun di antara negara anggota, ada harapan bahwa Indonesia akan konstan menjadi ketua. 

Indonesia telah membangun mandat diplomatik untuk memimpin ASEAN. Banyak inisiatif, dari mulai Komunitas ASEAN dan Indo-Pasifik Outlook, hingga proses perdamaian di Kamboja tiga dekade lalu, dihasilkan dari Jakarta. Yang terbaru adalah rencana perdamaian lima poin untuk Myanmar. Namun, sudah waktunya bagi Indonesia untuk berbuat lebih banyak.

Sekarang sebagai kekuatan menengah global dengan aspirasi kuat untuk memainkan peran yang lebih besar dalam diplomasi internasional, Indonesia dapat menggunakan ASEAN sebagai kendaraan untuk memajukan kepentingan nasional dan regionalnya. Bukan tidak mungkin juga untuk kepentingan Global South, kelompok lain yang sedang mencari pemimpin. Kepemimpinan ASEAN tersedia untuk Indonesia. Tunggu apa lagi? 

Kita sering mengkritik presiden AS, dari Clinton dan Bush hingga Obama, Trump juga Biden, karena mereka tidak hadir dalam KTT yang diselenggarakan ASEAN. Terkadang, AS mengirim utusan, bahkan bukan wakil presiden tetapi hanya delegasi setingkat menteri. Di Laos minggu ini, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang hadir. Namun, ASEAN tidak terlalu penting bagi Washington dan negara-negara lain, seperti pentingnya kelompok itu bagi Indonesia.

Ketidakhadiran Jokowi bukanlah kerugian besar bagi politik luar negeri Indonesia. Penggantinya, Prabowo Subianto, telah berhasil mencitrakan diri sebagai presiden yang sangat paham politik luar negeri dan akan lebih memperhatikannya. Sejak menang dalam pemilihan presiden yang diumumkan pada Maret lalu, Prabowo telah mengunjungi lebih dari selusin negara, termasuk Tiongkok, Jepang, Prancis, Rusia, dan Australia. Ia melawat tidak hanya sebagai menteri pertahanan kabinet Jokowi, tetapi juga sebagai presiden RI berikutnya. 

Kita nantikan saja perkembangan politik luar negeri Indonesia, dan khususnya kebijakan ASEAN, di bawah presiden terpilih, Prabowo.