Kunjungan kenegaraan Prabowo ke Tiongkok minggu depan akan menjadi pertemuan keduanya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kunjungan pertama adalah pertemuan perkenalannya sebagai presiden terpilih, pada April lalu. Meski baru dua kali bertemu, Presiden dapat menggunakan kesempatan tatap muka dengan tuan rumah untuk mengangkat isu-isu substantif dan sensitif yang hanya diketahui oleh kedua pemimpin tersebut.

Prabowo sepenuhnya sadar bahwa Presiden Xi akan memandang Indonesia dengan mempertimbangkan kepentingan global Tiongkok. Namun, Prabowo dapat memproyeksikan diri sebagai pemimpin de facto ASEAN, untuk menuntut konsesi tertentu dari mitranya tersebut.

Presiden Prabowo telah memilih Tiongkok sebagai negara tujuan kunjungan resmi pertamanya setelah ia resmi dilantik sebagai presiden kedelapan Indonesia pada 20 Oktober lalu. Keputusan memilih negara tersebut menunjukkan niatnya untuk melanjutkan hubungan pribadi pendahulunya, Joko “Jokowi” Widodo, dengan Xi, sebagai bagian dari prioritas kebijakan luar negerinya.

Karena kunjungan mendatang bersifat resmi, selain pertemuan tingkat tinggi dan jamuan kenegaraan dengan Presiden Xi, Prabowo juga akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Li Qiang dan pimpinan dewan legislatif Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress atau NPC). Ia juga akan meletakkan karangan bunga di Monumen Pahlawan Rakyat di Lapangan Tiananmen, Beijing.

Kedua pemimpin juga dapat bertemu saat menghadiri pertemuan tingkat tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation atau APEC) di Lima, dan kongres tingkat tinggi Kelompok 20 (G20) di Rio de Janeiro, Brasil, akhir bulan ini.

Tidak diragukan lagi, ekonomi Indonesia bergantung pada Tiongkok. Negara tersebut telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 10 tahun berturut-turut. Menurut statistik resmi, perdagangan Tiongkok-Indonesia mencapai 25,24 persen dari total perdagangan Indonesia pada 2022.

Selama 13 tahun berturut-turut, Tiongkok telah menjadi sumber impor terbesar Indonesia. Sedangkan untuk tujuan ekspor, Tiongkok merupakan negara tujuan nomor satu selama tujuh tahun berturut-turut. Di sisi lain, Tiongkok adalah investor terbesar kedua setelah Singapura. Investasi langsung Tiongkok di Indonesia bernilai $4,55 miliar dolar Amerika, dengan stok kumulatif sebesar $24,72 miliar pada akhir 2022.

Ekspor Indonesia ke Tiongkok sebagian besar adalah komoditas berbasis sumber daya alam, seperti nikel-besi, nikel sulfida, batu bara termal, dan gas minyak cair. Komoditas tersebut menyumbang lebih dari 60 persen ekspor pada 2022.

Meskipun agenda utama Prabowo di Beijing adalah kelanjutan kerja sama ekonomi, ia dapat menyuarakan keprihatinannya tentang situasi terkini di perairan Natuna Utara.

Hanya sehari setelah pelantikan Prabowo, Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia mengusir kapal Penjaga Pantai Tiongkok yang masuk ke zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara. Beberapa hari kemudian, kapal Tiongkok itu kembali berupaya memasuki perairan Indonesia.

Banyak yang mempertanyakan motif di balik manuver Penjaga Perbatasan Tiongkok, yang mengganggu kegiatan survei seismik yang sedang dilakukan perusahaan milik negara PT Pertamina East Natuna.

Fakta bahwa insiden tersebut terjadi tiga kali hanya dalam waktu seminggu telah memicu spekulasi bahwa tindakan tersebut disengaja, dan bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi, Tiongkok melakukannya untuk menguji reaksi Prabowo. Respons Bakamla yang terukur tapi tetap tegas perlu dipuji. Yang jelas, Bakamla tegas terhadap upaya kekuatan asing melanggar hak kedaulatan Indonesia atas perairan Natuna.

Dalam beberapa tahun terakhir, gangguan semacam itu dilaporkan telah terjadi beberapa kali. Memang, skalanya tidak seberapa jika dibandingkan dengan pertikaian antara penjaga perbatasan Tiongkok dan penjaga perbatasan Filipina, juga pertentangan dengan para nelayan. Namun jika tidak ditangani serius, insiden semacam itu hanya akan membuka jalan bagi konfrontasi terbuka di masa mendatang, yang berpotensi mengorbankan hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Tiongkok.

Indonesia bukan termasuk penggugat Laut China Selatan, tetapi Tiongkok memasukkan perairan Natuna Utara dalam peta sembilan garis putus-putusnya. Mereka beralasan bahwa laut tersebut telah menjadi daerah penangkapan ikan bagi nelayan mereka selama ribuan tahun. Sementara, hak kedaulatan sepenuhnya Indonesia atas perairan Natuna Utara diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) pada 1982.

Pada 2020, Indonesia mengerahkan jet tempur dan kapal perang untuk berpatroli di Kepulauan Natuna, setelah kapal-kapal Tiongkok memasuki wilayah tersebut.

Presiden Prabowo harus tahu betul cara meyakinkan Presiden Xi agar dapat mencapai kesepahaman bersama tentang masalah Natuna Utara. Mari meyakini bahwa kedua pemimpin akan dapat menemukan solusi untuk masalah sensitif ini, demi hubungan bilateral yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.