Tabrakan besar pada Senin 11 November, yang melibatkan beberapa mobil di kilometer 92 Jalan Tol Cipularang, Jawa Barat, menjadi insiden terbaru dalam daftar panjang kecelakaan fatal yang terjadi di sepanjang ruas jalan tol yang terkenal berbahaya itu. Peraturan keselamatan jalan dan transportasi negara ini memuat langkah-langkah yang tegas dan terperinci untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti itu. Meski ada aturan, penegakannya merupakan masalah lain.

Tabrakan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan pada Senin itu disebabkan oleh truk bermuatan berat yang melaju di jalur kanan. Jalur itu bukan jalur untuk kendaraan pengangkut barang. Pengemudi kemudian kehilangan kendali atas truk tersebut, ketika remnya blong saat melaju dengan kecepatan tinggi di turunan yang curam dan basah.

Sangat disayangkan bahwa, saat rem blong, pengemudi truk tidak dapat menggunakan jalur darurat di dekat lokasi kecelakaan. Dia tidak bisa masuk jalur darurat karena mengemudi di sisi kanan. Akhirnya truknya menabrak mobil-mobil di depannya. Padahal mobil-mobil itu sedang berhenti karena terjebak kemacetan setelah hujan deras. 

Seorang gadis berusia 14 tahun tewas, dan 29 orang terluka dalam insiden yang sangat mengerikan itu. Ini merupakan kecelakaan mematikan keempat yang terjadi di ruas KM 91-92 Jalan Tol Cipularang. Dalam lima tahun terakhir, ruas tersebut telah menelan 12 korban jiwa. Sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh truk-truk yang kelebihan muatan lalu kehilangan kendali saat menuruni lereng curam di sepanjang ruas ini. 

Sejak awal, para ahli telah menyarankan bahwa truk yang muatannya ekstra besar tidak diizinkan masuk tol, sesuai peraturan yang ada. Tetapi, ketentuan itu tidak didengar oleh beberapa perusahaan logistik yang cenderung berhemat dalam biaya operasional. 

Di sisi lain, pengawasan dari otoritas terkait sangat tidak jelas, akibat ketidaktahuan, kelalaian, atau adanya penyuapan. 

Lebih parahnya lagi, banyak pengemudi truk bekerja keras dalam kondisi kerja yang buruk dengan upah yang sangat rendah. Mereka juga hanya dilindungi sedikit asuransi, atau bahkan tidak punya asuransi sama sekali. 

Sebagian besar pengemudi truk hanya memperoleh Rp500.000 per minggu, atau sekitar Rp2 juta per bulan. Artinya, upah mereka kurang dari setengah upah minimum yang berlaku di Jakarta. Akibatnya, perusahaan angkutan truk kesulitan mencari pengemudi, apalagi yang kompeten. 

Selain itu, sistem upah industri ini didasarkan pada durasi pengemudi berada di jalan, yang akhirnya menyebabkan mereka bekerja berlebihan. Tidak jarang pula pengemudi truk tertidur sebentar, atau jatuh tertidur, saat berada di belakang kemudi. Hal ini sering mengakibatkan kecelakaan fatal. 

Awal bulan ini, kecelakaan maut lain yang melibatkan kendaraan berat dan minibus milik stasiun televisi swasta tvOne terjadi di jalan tol Pemalang-Batang, juga di Jawa Tengah. Tiga karyawan tvOne tewas di lokasi kejadian. 

Kecelakaan terjadi setelah truk menabrak minibus yang ditumpangi crew televisi. Saat itu, pengemudi mereka berhenti di tepi jalan untuk membersihkan kaca depan kendaraan mereka yang berembun. 

Polisi menangkap pengemudi truk, yang hanya diidentifikasi dengan inisial J. Menurut polisi, J diduga tertidur. 

Dalam kecelakaan fatal seperti ini, proses hukum seringkali berakhir dengan dugaan kesalahan ada pada pengemudi truk, tanpa melibatkan perusahaan logistik. Padahal, ada kemungkinan perusahaan juga berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut, karena mereka kurang mengawasi pegawainya, atau ada masalah internal lainnya. Kasus-kasus seperti ini umumnya tidak melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap perusahaan tempat kerja si pengemudi, sehingga akhirnya hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera. 

Pada akhirnya, ada kebutuhan mendesak untuk dilakukan perubahan radikal dalam pemantauan dan pengelolaan sektor logistik dan transportasi darat di Indonesia. Tragedi terbaru yang terjadi di  Cipularang harus digunakan sebagai kesempatan bagi pemerintah yang baru dilantik untuk mempelopori reformasi yang diperlukan. Perubahan akan membutuhkan koordinasi yang lebih erat antara lembaga negara, termasuk Kementerian Perhubungan, lembaga logistik, dan penegak hukum.

Di satu sisi, pemerintah bergerak untuk mengubah industri logistik menuju standar keselamatan dan kesehatan yang lebih tinggi. Di sisi lain, pengguna jalan perlu memperhatikan satu kiat dasar mengemudi di jalanan, yatu menjaga jarak aman minimum dari truk barang, atau jauhi saja truk tersebut saat berada di jalan. Mengemudi jauh-jauh dari truk akan melindungi nyawa Anda, juga nyawa orang terkasih Anda.