Rencana keji Presiden Donald Trump untuk mengusir paksa sekitar 2 juta warga Gaza dari tanah air mereka telah memicu kemarahan dan kecaman dari hampir setiap negara beradab. Ironisnya, Trump mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan, meskipun usulannya tidak manusiawi.

Sikap Indonesia menolak inisiatif Trump sangat tepat. Inisiatif itu merupakan upaya Trump untuk menggusur warga Palestina secara tidak adil atau mengubah demografi wilayah Palestina. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa 4 Februari lalu, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa rencana semacam itu “menghalangi terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat” seperti yang dibayangkan terwujud melalui solusi dua negara.

Meskipun pernyataan tegas tersebut mencerminkan dukungan Indonesia yang berkesinambungan terhadap kemerdekaan Palestina, pernyataan itu seharusnya keluar dari mulut Menteri Luar Negeri Sugiono. Jika perlu, dan untuk dampak yang lebih luas, Presiden Prabowo Subianto sendiri dapat berbicara dan mengecam niat Washington.

Sebagai pemimpin yang ingin membawa negaranya ke pusat percaturan politik dunia, seharusnya Prabowo lebih terbuka dalam membela hak-hak rakyat Palestina untuk terbebas dari penindasan dan pendudukan Israel.

Yang terjadi adalah sebaliknya. Pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri tersebut memberi kesan bahwa Indonesia terlalu takut untuk berbicara secara terbuka dengan Trump. Bahkan, bisa jadi Indonesia dinilai menganggap masalah ini bukan hal yang serius.

Trump yang juga seorang pengembang lahan kawakan mengingatkan kita akan pengusaha rakus yang bersekongkol dengan pejabat pemerintah. Ia ingin mengusir orang-orang dari rumah mereka karena ingin membangun perumahan di sana.

Indonesia telah, dan seharusnya selalu, menjadi garda terdepan gerakan global dalam membela hak-hak rakyat Palestina untuk membentuk negara merdeka. Tentu saja, kita mengharapkan mereka untuk hidup berdampingan secara damai dengan negara tetangga, yaitu Israel, di bawah kerangka solusi dua negara yang diterima secara internasional.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa; dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Indonesia baru akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara Palestina sudah terwujud nyata. Selama masa jabatan pertamanya, Trump menawarkan bantuan pembangunan hingga 2 miliar dolar Amerika kepada mantan presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo, sebagai imbalan jika Indonesia mengakui langkah Israel. Bantuan itu juga diberikan jika ada kesepakatan untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut. Indonesia menanggapi dengan menyatakan bahwa tawaran hanya akan diterima jika Trump mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

Untuk mewujudkan pengusirannya terhadap warga Gaza, Trump berjanji akan mengambil semua langkah yang diperlukan, demi memaksa Mesir dan Yordania menerima warga Gaza yang diusir. Kedua negara, yang selama ini harus menampung jutaan warga Palestina, telah mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah tunduk pada tekanan Trump.

Steve Witkoff, anggota tim transisi pemerintahan Trump, dalam sebuah wawancara mengatakan kepada NBC News bahwa Trump sedang mempertimbangkan Indonesia sebagai salah satu negara yang dapat menerima warga Gaza selama rekonstruksi wilayah pendudukan Israel. Rekonstruksi dilakukan setelah lebih dari setahun wilayah itu hancur akibat perang.

Indonesia tidak dapat membiarkan tindakan pembersihan etnis semacam itu terjadi di Gaza. Sugiono harus menegaskan kembali dukungan teguh Indonesia terhadap hak rakyat Palestina untuk merdeka dan hidup di tanah mereka sendiri.