Apa pun alasannya, kegagalan Presiden Prabowo Subianto untuk bereaksi secara terbuka terhadap aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengebom area pengembangan nuklir Iran, pada Minggu lalu, sangat disesalkan. Tindakan Washington merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Karena itu, kami mendesak Presiden Prabowo untuk angkat bicara. Apa pun, bahkan  menggunakan kata-kata diplomatis seperti "rasa prihatin" atau "menyesalkan", jika tidak ingin langsung mengkritik Trump.

Hingga Rabu, tiga hari setelah serangan udara AS, baik Presiden Prabowo maupun Menteri Luar Negeri Sugiono belum mengeluarkan pernyataan resmi mewakili Indonesia. Hal ini berbeda dengan setidaknya tiga dari 10 negara anggota ASEAN, yang telah menyuarakan penentangan mereka terhadap tindakan sepihak Presiden Trump.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan adalah satu-satunya pejabat Indonesia yang telah menanggapi pengeboman hari Minggu tersebut. Dalam pernyataan tertulisnya, Budi menyerukan "semua pihak untuk kembali ke meja perundingan dan mengejar resolusi permanen." Ia juga menekankan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di negara-negara Timur Tengah yang bermasalah, seperti Iran dan Israel, sehingga pernyataannya juga masih ambigu, apakah betul-betul tulus atau hanya sekadar alasan untuk bungkam. 

Iran telah melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di Qatar dan mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Hal itu sementara mengakhiri perang 12 hari mereka. Namun, dunia tidak akan melupakan aksi bisu Indonesia.

Kebungkaman ini jadi mencolok mengingat Indonesia dengan cepat mengutuk pemboman Israel di Teheran pada 13 Juni. Saat itu, Kementerian Luar Negeri mengecam keras "tindakan melawan hukum" tersebut di media sosial. Lebih jauh, sikap Prabowo berbeda dari pendahulunya Joko "Jokowi" Widodo, yang segera mengutuk invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Memang, saat itu Jokowi tidak menyebut nama Rusia, tapi mengatakan untuk "menghentikan perang" dan bergabung dengan negara-negara lain di Majelis Umum PBB yang mengecam tindakan Israel. 

Secara diplomatis, kebungkaman pemerintah dapat diartikan sebagai upaya menghindar secara sengaja, dari memberi pernyataan publik tentang isu sensitif dalam negeri negara lain. Namun, keraguan macam itu dapat merusak kredibilitas Indonesia sebagai negara berkekuatan menengah. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia yang menyimpulkan bahwa pemerintah takut menghadapi Presiden Trump.

Mengingat kebijakan luar negeri "bebas dan aktif" yang telah lama dianut Indonesia, kebungkaman negara ini saat menghadapi intervensi langsung Trump dalam urusan kedaulatan Iran telah menimbulkan tanda tanya. Kebijakan luar negeri “bebas dan aktif” menekankan kemerdekaan dan kontribusi aktif bagi perdamaian global tanpa berpihak pada negara-negara besar.

Kebungkaman Indonesia telah memicu spekulasi, termasuk adanya kekhawatiran tentang potensi pembalasan dari presiden AS yang tidak dapat diprediksi. Ada juga kecurigaan, bahwa pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung dengan AS mungkin memengaruhi respons Indonesia yang tidak jelas terhadap intervensi AS dalam konflik antara Israel dan Iran.

Berdasarkan kebijakan perang dagang Trump, Indonesia sebelumnya menghadapi tarif sebesar 32 persen atas barang-barang produk Indonesia yang diekspor ke AS. Tarif itu merupakan balasan atas tarif 64 persen yang seharusnya dikenakan Indonesia atas barang-barang AS. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat bahwa AS mengalami defisit perdagangan sebesar 19,3 miliar dolar Amerika dengan Indonesia pada 2024, menjadikan Indonesia sebagai penyumbang defisit perdagangan AS terbesar ke-15 pada tahun itu.

Meskipun DPR berencana memanggil Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berdiskusi dan memperlihatkan dukungan atas sikap hati-hati yang dilakukan pemerintah, tindakan tersebut tidak mungkin berdampak pada kredibilitas internasional Indonesia. Setidaknya, anggota ASEAN lain seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand telah menyampaikan pandangan mereka. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyuarakan keprihatinannya, Kementerian Luar Negeri Vietnam menyatakan keprihatinan yang mendalam atas konflik yang meningkat, dan Thailand menyerukan agar segera menghentikan kekerasan dan melakukan penyelesaian secara damai.

Sikap diam ini juga secara signifikan merusak kampanye luas Presiden Prabowo terkait perdamaian global dan tatanan dunia yang berbasis undang-undang. Meskipun Prabowo mungkin menahan diri untuk tidak mengutuk tindakan militer sepihak AS, kami percaya Indonesia yang bungkam berisiko memperlihatkan ketidakkonsistenan dalam prinsip-prinsip kebijakan luar negerinya. Sikap tidak konsisten dapat mengurangi kewibawaan moral dan efektivitas Indonesia sebagai juru bicara stabilitas dan kepatuhan terhadap norma-norma internasional di panggung global. Pada akhirnya, hal itu berpotensi menghambat kemampuan Indonesia untuk menengahi konflik di masa mendatang atau memperjuangkan solusi multilateral.

Oleh karena itu, kami tegaskan kembali seruan kami kepada Presiden Prabowo, sebelum terlambat, ayo suarakan posisi resmi Indonesia terkait serangan militer Presiden Trump terhadap Iran. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas pemerintahannya dalam diplomasi global.