Kami sangat mengapresiasi inisiatif besar Presiden Prabowo Subianto untuk membuka koperasi di setiap desa di Indonesia. Inilah caranya memberdayakan sebanyak mungkin orang, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengembangkan ekonomi pedesaan. Inisiatif ini meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi di seluruh negeri. 

Acara utama untuk meresmikan ribuan koperasi, yang diadakan pada Senin 21 Juli di Klaten, Jawa Tengah, tentu juga harus megah. Ini hal besar, mengingat potensi dampaknya terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta perekonomian nasional, secara keseluruhan.

Namun, entah mengapa, pesan penting soal dampak pada kesejahteraan ini terasa hambar di hari simbolis itu. Sebaliknya, upacara peluncuran tersebut dianggap sebagai basa-basi belaka, sekadar mendukung skema asosiatif yang telah diabaikan oleh beberapa pemerintahan sebelumnya. Bagaimana pun, peran koperasi telah sangat berkurang dan bahkan terkadang dianggap sebagai beban ekonomi.

Wakil Presiden pertama kita, Mohammad Hatta, pasti sedang resah saat ini, melihat konsepnya tentang "koperasi sebagai sokoguru [pilar utama] perekonomian nasional" telah diabaikan atau digunakan sebagai propaganda politik belaka.

Bagaimana pun, harus dapat diterima bahwa upacara peluncuran pada Senin lalu tidak memuat strategi besar tentang apa yang sebenarnya ingin dicapai pemerintah dengan mendirikan koperasi-koperasi ini. Padahal, dana tahunan yang digelontorkan sebesar Rp1 miliar (61.000 dolar Amerika) selama lima tahun pertama.

Tanpa tujuan jelas serta tanpa peta jalan tentang cara menghidupkan kembali koperasi, kita hanya membuang-buang uang.

Seperti halnya yang sebelumnya, program "3 juta rumah" dan program makanan bergizi gratis, inisiatif Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tampaknya merupakan pekerjaan yang tergesa-gesa. Prabowo baru mengeluarkan peraturan terkait pendirian KDMP pada Maret lalu. Penyelenggara acara peluncuran bahkan melewatkan tanggal penting, yaitu Hari Koperasi Indonesia yang seharusnya jatuh pada 12 Juli.

Dari 80.081 KDMP yang terdaftar, hingga saat ini hanya beberapa ratus yang telah beroperasi.

Sebelum inisiatif baru ini, Indonesia telah memiliki lebih dari 130.000 koperasi terdaftar. Sekitar 40 persennya tidak aktif, dan sisanya menyediakan fasilitas simpan pinjam. Anggotanya sekitar 26 juta. Sangat sedikit dari koperasi itu yang bergerak di bidang perdagangan dan manufaktur.

Sementara itu, belum jelas seberapa besar kontribusi koperasi yang aktif ini terhadap perekonomian nasional. Para pejabat memberi angka berkisar antara 1 hingga 5 persen dari produk domestik bruto, meskipun batas atas tersebut terdengar berlebihan atau hanya angan-angan.

Terlepas dari itu, semua orang mengetahui potensi kontribusi ekonomi koperasi terhadap kemakmuran nasional secara keseluruhan. Kontribusi tersebut adalah dalam hal kesejahteraan, lapangan kerja, dan pendapatan.

Brasil, Kanada, dan Norwegia menawarkan contoh-contoh gerakan koperasi yang sukses. Gerakan koperasi kita sendiri pun pernah mengalami masa-masa yang lebih baik. Kita juga masih menjunjung tinggi semangat gotong royong tradisional, meskipun tidak lagi mempraktikkannya karena transaksi bisnis kita semakin didorong oleh individualisme.

Studi menunjukkan bahwa terdapat tiga alasan yang menyebabkan peran koperasi di Indonesia menurun. Yang pertama adalah keterampilan manajerial dan organisasi yang buruk. Kemudian menurunnya jumlah anggota. Dan terakhir, maraknya korporatisme. Strategi besar untuk KDMP harus mengatasi ketiganya.

Bersamaan dengan suntikan modal yang besar, pemerintah harus menyediakan pelatihan untuk membangun kapasitas anggota. Selain itu, harus diterapkan pengawasan ketat untuk memastikan akuntabilitas uang yang dikumpulkan dari dana pembayar pajak. Usulan agar bank-bank negara mendukung koperasi sangat disambut baik.

Pada akhirnya, inisiatif KDMP harus menjadi gerakan bottom up, dengan intervensi minimal dari pemerintah. Artinya, gerakannya harus dimulai dari individu, lalu kemudian berkembang menjadi gerakan kolektif. Inisiatif ini harus dirancang untuk memastikan partisipasi sukarela sehingga koperasi-koperasi baru ini berkelanjutan secara finansial dan operasional.

Pemerintah harus mengintervensi dari sisi kebijakan. Strategi yang benar-benar baik akan menempatkan koperasi, bukan korporasi, di pusat kebijakan ekonominya.

Kabinet-kabinet yang berkuasa selama beberapa dekade, termasuk kabinet saat ini, telah diisi oleh para pelobi bisnis yang memastikan kebijakan dibuat untuk berpihak pada dunia korporat. Kita mungkin punya menteri koperasi. Tetapi, peran ini jarang diisi oleh figur yang kuat dengan kompetensi yang dibutuhkan. Sebaliknya, jabatan tersebut biasanya diberikan kepada politisi dari salah satu partai junior dalam pemerintahan koalisi.

Jika kita serius ingin mengangkat koperasi sebagai pilar ekonomi, kita harus berhenti menganggapnya sebagai hal yang bisa dilakukan belakangan. Koperasi harus diberi perhatian dan sumber daya yang mereka butuhkan, agar dapat benar-benar bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang produktif dan berdaya.

Presiden Prabowo sudah di jalur yang benar, tetapi beliau harus berbuat lebih banyak. Kita harus menghormati Hatta, sang "Bapak Koperasi", dengan mengadaptasi gagasannya ke dalam lanskap kontemporer, lalu menerapkannya.