Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menyerahkan temuan yang berpotensi menuju tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh ratusan petugas pajak. Hal tersebut dinyatakan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, pada Kamis (9 Maret 2023).

Kepada wartawan di Jakarta, Pahala mengatakan bahwa KPK telah menandai 134 pejabat pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan. Perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor, termasuk jasa konsultasi pajak. Penyidik memantau perusahaan yang berisiko menjadi sarang koruptor, misalnya yang menawarkan cara menghindari pajak dengan menyuap petugas pajak.

“Jika mereka [menerima uang] melalui transfer bank, transaksi akan muncul di laporan kekayaan mereka. Tapi kalau uang yang diterima melalui perusahaan [sulit dilacak] karena KPK tidak memiliki wewenang memeriksa keuangan perusahaan,” tambah Pahala.

Menurut Pahala, sebagian masalah bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan, misalnya, tidak melarang pegawai negeri menjadi pemilik saham sebuah perusahaan. Padahal, kepemilikan saham ini rentan memicu konflik kepentingan. Kepemilikan saham ini pula yang tidak dimasukkan dalam laporan kekayaan tahunan oleh 134 staf Kementerian Keuangan yang saat ini dipantau KPK. Beberapa saham didaftarkan atas nama pasangan atau anggota keluarga lainnya.

KPK akan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada Jumat.

 

Skandal meluas

Penyelidikan KPK membuka praktik kejahatan kerah putih di jajaran Kementerian Keuangan. Ditengarai ada jaringan yang melakukan tindakan korupsi. Awal penyelidikan adalah kasus penyerangan yang dilakukan seorang anak, yang kemudian meluas hingga menyorot ke harta orangtuanya, yaitu pejabat kantor pajak bernama Rafael Alun Trisambodo.

Kekayaan luar biasa Rafael terpampang di media sosial. Inilah yang mendorong penyelidikan oleh KPK.  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kemudian menemukan 40 rekening bank senilai total Rp500 miliar (atau US$32,5 juta) yang terkait dengan Rafael. Kasus ini berujung pada pemecatan yang bersangkutan dari Kementerian Keuangan.

Rafael bisa jadi pejabat pajak dan bea cukai pertama yang dijatuhi hukuman mati. Dasarnya adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi yang menyebut tentang hukuman mati bagi koruptor yang nilai korupsinya Rp100 miliar atau lebih.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan adanya arus kas “mencurigakan” senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan yang melibatkan 460 pejabat. Temuan ini terendus sejak 2009. Keterangan Mahfud cukup mengejutkan. Namun ia yakin bahwa semua kejahatan bisa terungkap di era informasi terbuka seperti saat ini.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan data yang diungkap Mahfud dan PPATK telah melaporkan temuan tersebut kepada Kementerian Keuangan. Lebih jauh, ia mengatakan, ada indikasi pejabat bea cukai daerah lain yang melakukan praktik pencucian uang. Andhi Pramono, pejabat tersebut, telah diidentifikasi pihak berwajib karena diduga menyewa jasa profesional untuk melakukan tindak pidana pencucian uang berupa pengelolaan aset.  Ivan enggan merinci total nilai transaksi Andhi, hanya mengatakan bahwa jumlahnya fantastis. PPATK telah melapor pada KPK perihal transaksi janggal ini sejak awal 2022.

“[Kementerian] mungkin belum memahami cara kami bisa menemukan angka fantastis ini, tetapi kami dapat menjamin validitasnya. Angkanya benar, dan ada indikasi bahwa transaksi tersebut bertentangan dengan hukum,” kata Ivan kepada The Jakarta Post.

Andhi Pramono adalah Kepala Kantor Cukai Makassar di Sulawesi Selatan. Kamis kemarin, kantornya mengkonfirmasi bahwa dia menuju Jakarta.

 

Semangat membara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadapi tekanan yang makin besar untuk mendisiplinkan stafnya. Namun, di sisi lain, para pengamat memuji komitmennya memberantas korupsi di kementerian yang memang telah terkenal korup sejak dulu. Meski begitu, ada juga desakan agar Menteri Keuangan mundur atau bertanggung jawab penuh atas tindak korupsi yang saat ini terungkap.

Skandal pejabat Kementerian Keuangan terbongkar saat Indonesia memasuki masa pelaporan pajak tahunan. Publik yang taat pajak jelas kecewa. Akibatnya, banyak orang melakukan “penelusuran” sendiri untuk mencari pejabat pajak yang diduga korupsi. Banyak yang menyorot orang-orang yang terlihat menikmati kekayaan yang ditengari diperoleh secara tidak wajar.

Kamis kemarin, Sri Mulyani tampak menemani Jokowi yang sedang mudik ke Surakarta. Presiden singgah di fasilitas pelaporan pajak untuk melihat kemajuan yang dicapai tahun ini sekaligus mempromosikan proses lapor pajak digital.

Menteri Keuangan terlihat santai bersama Presiden. Padahal, dalam sebuah acara bincang-bincang di televisi nasional pada hari Minggu lalu, ia tampil emosional dan secara nyata mengungkapkan "rasa kecewa yang mendalam". Dalam tayangan, Sri menegaskan bahwa

lembaganya serius menanggai rangkaian skandal yang terkuak belakangan ini. Ia pun meminta partisipasi masyarakat dalam mendukung perjuangannya melawan korupsi.

“Mengembalikan kepercayaan publik kepada Kementerian Keuangan bukanlah pekerjaan mudah; ini tantangan yang harus kami hadapi,” ujarnya di sela acara bincang-bincang.

“Tapi kami tidak bisa melakukannya sendirian. Karena itu, kami terbuka untuk bekerja sama dengan KPK, PPATK, dan siapapun yang mau membantu kami.”