Menteri Luar Negeri Pemerintah Sementara Thailand Don Pramudwinai menuliskan dalam surat tertanggal 14 Juni, ditujukan kepada semua sejawatnya di ASEAN, bahwa usulan pembicaraan informal diajukan karena ASEAN dinilai tidak berhasil mengimplementasikan rencana perdamaian lima poin yang dua tahun lalu telah disepakati oleh perhimpunan dan para jenderal Myanmar.

Sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis pimpinan Aung San Suu Kyi, pada Februari 2021, negara tersebut dilanda kekacauan hebat. Keengganan junta menerapkan rencana perdamaian, yang antara lain menyerukan untuk segera mengakhiri permusuhan, mengakibatkan Myanmar dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN.

Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Indonesia telah berdiskusi dengan semua pihak yang berkonflik di Myanmar. Tentu dengan harapan dapat membuat beberapa kemajuan terkait rencana perdamaian tersebut.

Usulan Thailand untuk mengadakan pembicaraan damai secara informal selama dua hari pada Minggu dan Senin telah memancing pertanyaan di antara negara-negara anggota ASEAN dan politisi Thailand. Pertanyaan muncul terutama karena pemerintah sementara Thailand diperkirakan akan menuntaskan jabatan pada Agustus, usai pemilu bulan lalu.

“[Ketika sampai pada masalah] sepenting ini, mengapa tidak menunggu pemerintah berikutnya yang memutuskan,” tulis Chaturon Chaisang, politisi senior dan anggota parlemen terpilih yang berasal dari partai Pheu Thai, di Twitter, Jumat lalu.

Partai Move Forward Thailand, yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan Mei lalu, telah mengisyaratkan bahwa jika ia membentuk pemerintahan, kebijakannya terkait Myanmar akan berbeda dari yang dijalankan koalisi promiliter saat ini. Pemerintah promiliter Thailand kalah telak di pemilihan umum 2023.