TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Perusahaan negara dituduh jual senjata ke junta Myanmar
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Surviving: Evacuated Rohingya people from Myanmar sit on the shorelines of Lancok village, in Indonesia's North Aceh Regency on June 25, 2020. Nearly 100 Rohingya from Myanmar, including 30 children, have been rescued from a rickety wooden boat off the coast of Indonesia's Sumatra island, a maritime official. said. (AFP/Chaideer Mahyuddin) (AFP/Chaideer Mahyuddin)
K
oalisi organisasi hak asasi manusia bersama mantan jaksa agung RI serta pembela hak asasi manusia Marzuki Darusman, secara resmi meminta agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki dugaan penjualan senjata oleh produsen senjata milik negara ke junta Myanmar. Menurut mereka, ada potensi terjadi penjualan senjata setelah kudeta tahun 2021.
Kesepakatan jual beli senjata tersebut diduga terjadi antara pemerintah junta militer Myanmar dengan perusahaan milik negara PT Pindad, perusahaan pembuat kapal PT PAL, dan pembuat pesawat PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Tiga perusahaan tersebut dengan tegas membantah tuduhan yang ditujukan pada mereka.
Perusahaan-perusahaan tersebut dituduh mempromosikan dan menjual “pistol, senapan penyerang, amunisi, kendaraan tempur, dan peralatan lainnya kepada militer Myanmar selama dekade terakhir”. Menurut penyelidikan dari berbagai sumber yang diprakarsai oleh Justice for Myanmar, kesepakatan jual beli senjata tersebut diduga berlanjut setelah kudeta yang dilakukan junta terhadap pemerintah sipil. Kudeta dipimpin oleh Persatuan Nasional untuk Demokrasi (National League of Democracy atau NLD), partai yang berkuasa di negara tersebut, pada Februari 2021.
Aduan resmi
Koalisi yang terdiri dari Myanmar Accountability Project (MAP) dan Chin Human Rights Organization (CHRO), beserta Marzuki, mengajukan pengaduan ke Komnas HAM pada hari Senin, melalui perwakilan hukum mereka Themis Indonesia.
“Fakta bahwa alutsista dipromosikan secara aktif setelah kampanye genosida terhadap Rohingya dan kudeta tahun 2021 menimbulkan kekhawatiran serius. Ada keraguan atas kesediaan pemerintah Indonesia untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional. Komnas HAM punya mandat untuk melakukan investigasi, dan saya mendesak agar hal tersebut dilakukan,” kata Marzuki dalam siaran pers bersama saat mengumumkan pengajuan aduan tersebut.
Dalam laporan yang salinannya diterima oleh The Jakarta Post pada hari Minggu, kelompok tersebut menuduh PT Pindad telah menjual senjata ke Myanmar melalui makelar senjata True North Co. Ltd.. Perusahaan tersebut memang punya perjanjian kerja sama dengan Pindad. True North dimiliki oleh Htoo Htoo Shein Oo, putra Menteri Perencanaan dan Keuangan junta Myanmar, Win Shein. Perusahaan ini juga terdaftar sebagai pemasok resmi di direktorat pengadaan militer Myanmar.
