TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Penambang bauksit minta kelonggaran larangan ekspor
Change Size
Excavators work at the Tayan bauxite mine in Sanggau, West Kalimantan, owned by state-owned mining company PT Aneka Tambang (Antam). (Antam/Antam)
P
emerintah telah melarang ekspor bauksit sebagai salah satu upaya untuk memberi nilai tambah pada bahan mentah dengan meningkatkan pemrosesan dan pemurnian di dalam negeri bagi material untuk produksi aluminium tersebut.
"Masih berjalan. Kebijakannya sudah lama, dan Presiden mengatakan [larangan] harus [diimplementasikan] pada 10 Juni," kata Muhammad Wafid, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Energi dan Batubara Kementerian Sumber Daya Mineral, Kamis lalu.
Larangan mulai berlaku pada Sabtu (10 Juni).
Muhammad merujuk pada UU Minerba 2020 yang mengizinkan penambang mengekspor "produk mineral mentah tertentu" hanya sampai 9 Juni 2023. Rencana itu ditegaskan kembali oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam keterangannya pada Desember lalu.
Keputusan larangan ekspor bauksit memicu kritik dari para pemain lokal. Mereka mengatakan kapasitas pemrosesan domestik tidak cukup untuk menyerap semua bijih yang diproduksi di dalam negeri.
A. Rizqi Darsono, Ketua Komite Tetap Mineral dan Batubara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), menjelaskan bahwa kilang di Indonesia hanya bisa mengolah 14 juta ton bauksit menjadi alumina per tahun. Kapasitas kilang saat ini adalah empat smelter. Kapasitas itu jauh di bawah angka produksi bauksit nasional yang tahun lalu mencapai lebih dari 27 juta ton.
“Secara umum Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga kami mendukung regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. Namun dalam beberapa kesempatan, kami juga berusaha memberikan masukan,” kata Rizqi kepada The Jakarta Post pada hari Jumat.
