TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Perusahaan ingin hak atas tanah 95 tahun di Nusantara
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
An aerial view of the construction site of Indonesia's new capital city Nusantara in East Kalimantan on Aug. 22, 2023. (Antara/M Risyal Hidayat)
D
unia usaha telah meminta pemerintah menyetujui pemberian hak atas tanah, langsung selama hampir satu abad untuk investasi yang dilakukan di ibu kota Indonesia di masa depan, Nusantara. Para ahli melihat permintaan itu sebagai tanda keengganan sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek berisiko tinggi tersebut.
Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Tahun 2023 membolehkan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) berjangka untuk kurun waktu 95 tahun. Namun, HGU diperoleh secara bertahap. Tahap pertama hanya diberikan selama 35 tahun, kemudian diperpanjang 25 tahun lagi, lalu diperpanjang 35 tahun lagi secara terpisah. Setiap pembaruan mengharuskan perusahaan untuk lulus evaluasi yang diselenggarakan pemerintah.
Seperti halnya HGU, tahapan perpanjangan serupa juga berlaku untuk izin Hak Guna Bangunan (HGB) yang bisa berjangka waktu 80 tahun.
Undang-undang juga memungkinkan izin HGU dan HGB diperpanjang dalam jangka waktu yang sama. Artinya, hak atas tanah diberikan masing-masing hingga 190 tahun dan 180 tahun.
Sanny Iskandar, wakil ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengemukakan bahwa gagasan pemberian hak sewa langsung selama 80 tahun berturut-turut tidak hanya akan memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada calon investor, namun juga membuat pembiayaan proyek “lebih menarik” dan “lebih bankable” artinya lebih mudah menarik keterlibatan sektor perbankan.
“Kami berharap [izin] bisa langsung diberikan jika para pelaku usaha menunjukkan kesediaannya untuk merealisasikan investasi pembangunan dalam jangka waktu tertentu,” kata Sanny kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, 12 Oktober.
Dengan perkiraan biaya keseluruhan sebesar Rp466 triliun ($30 miliar dolar Amerika), keberhasilan pembangunan megaproyek Nusantara bergantung pada 80 persen pendanaan sektor swasta, dan negara hanya menanggung 20 persen biayanya.
