TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
RI pilih opsi yang lebih terjangkau selain penghentian dini pembangkit tenaga batu bara
Change Size
Smoke and steam billows from the coal-fired power plant owned by Indonesia Power, next to an area for Jawa 9 and 10 Coal-Fired Steam Power Plant Project in Suralaya, Banten province, Indonesia, July 11, 2020. Picture taken July 11, 2020. REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo (Reuters/WILLY KURNIAWAN)
P
emerintah pada Rabu lalu (15 November) mengumumkan bahwa Indonesia tidak akan menjadikan penghentian dini pembangkit listrik tenaga batu bara sebagai prioritas utama dalam program pengurangan emisi negara ini. Namun, Indonesia akan lebih fokus pada pengendalian emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara yang akan tetap beroperasi hingga akhir masa operasionalnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah sepakat untuk tetap mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batu bara sampai masa operasionalnya berakhir. Namun, mereka berjanji menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi emisi karbon dari pembangkit listrik tersebut. Program tersebut digambarkan sebagai program penurunan penggunaan batu bara secara bertahap.
Hal ini berbeda dengan skema penghentian penggunaan batu bara. Dalam skema tersebut, penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia dihentikan lebih awal sebelum masa operasionalnya berakhir. Pemerintah telah memutuskan tidak bergantung sepenuhnya pada skema ini, tergantung pendanaan yang tersedia.
“Kementerian ESDM dan PLN telah sepakat untuk lebih fokus pada upaya pengurangan emisi dibandingkan [menutup] pembangkit listrik tenaga batu bara,” kata Jisman Hutajulu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, kepada wartawan di Jakarta, pada Rabu lalu. “[Program pensiun dini] akan terus berlanjut jika dana tersedia dan tidak mengganggu pasokan sistem [listrik],” katanya, seraya menambahkan bahwa pemerintah memilih untuk tidak terlalu mengandalkan pendanaan internasional.
Jisman menjelaskan, sebelum perjanjian jual beli listrik, yang disebut power purchase agreement (PPA), masing-masing pembangkit listrik berakhir, pemerintah akan secara perlahan mengurangi penggunaan listrik dari pembangkit listrik tenaga batu bara tersebut. Pada akhirnya, upaya ini dapat mengurangi emisi dalam proses produksi listriknya. “Kami telah memiliki armada batu bara dengan total kapasitas 48 gigawatt, yang telah kami sepakati untuk dihentikan secara bertahap. Nanti kapasitasnya akan kita turunkan sampai PPA berakhir,” ujarnya.
Berdasarkan materi presentasi PLN, pengurangan emisi akan mencakup penerapan penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage atau CCS), penggunaan hydrogen untuk pembakaran, dan penggunaan amonia.
Sebelumnya, Kementerian ESDM dan para pemangku kepentingan telah menyiapkan kajian yang menunjukkan bahwa pada 2030, 15 pembangkit listrik tenaga batu bara dengan total kapasitas 4,8 GW berpotensi ditutup sebelum masa operasionalnya berakhir.
