TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search results
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search resultsPemerintah bersiap untuk merespon pemberlakuan tarif AS
Pemerintah telah berjanji akan mengambil langkah-langkah guna meringankan dampak buruk tarif impor baru AS terhadap ekonomi Indonesia.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Global impact: A cargo ship full of shipping containers is seen on March 6 at the port of Oakland as trade tensions escalate over United States tariffs, in Oakland, California, the US. (Reuters/Carlos Barria)
Pemerintah telah berjanji akan mengambil langkah-langkah yang meringankan dampak buruk tarif impor baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, terhadap ekonomi Indonesia. Meski begitu, pemerintah belum membuka rencananya
Pada Kamis 3 April, Kementerian Luar Negeri di Jakarta mengeluarkan rilis yang menyatakan bahwa pemerintah akan "menghitung dampaknya" dan "mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekonomi nasional Indonesia".
Di hari Jumat, juru bicara Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan kepada The Jakarta Post bahwa pemerintah "menjajaki beberapa opsi" tetapi menolak menyebutkannya secara detail. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah belum merinci apa saja "langkah strategis" yang mungkin diperlukan.
Kantor Menteri Koordinator Perekonomian telah menjadwalkan konferensi pers pada hari Kamis, sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor yang berlaku untuk negara mana saja. Tetapi, rencana konferensi pers itu tiba-tiba dibatalkan dengan alasan masih diperlukan "diskusi lebih lanjut antar kementerian".
Kemudian pada hari yang sama, kantor menko tersebut menerbitkan siaran pers yang identik dengan siaran pers dari Kementerian Luar Negeri.
