TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search results
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search resultsPemerintah tak sepenuhnya hentikan penambangan nikel di Raja Ampat
Pemerintah telah mencabut empat izin operasi penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tapi, proyek yang paling maju di Pulau Gag tetap berlanjut, meskipun ada banyak tekanan dari kelompok pemerhati lingkungan dan masyarakat luas.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Heartbreaking: Deforestation on Gag Island is seen on Dec. 22, 2024, in Raja Ampat, Southwest Papua. (AFP/Auriga Nusantara)
Meskipun tekanan publik dan pemerhati lingkungan meningkat, pemerintah tidak menghentikan semua operasi penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pada Selasa 10 Juni, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pencabutan izin untuk empat dari lima perusahaan yang beroperasi di wilayah yang secara ekologis sangat sensitif tersebut. Satu perusahaan, PT Gag Nikel, bebas melanjutkan operasionalnya.
Keputusan tersebut muncul setelah para aktivis menyebarkan video yang menunjukkan kerusakan nyata pada ekosistem wilayah Raja Ampat.
“Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha empat perusahaan pertambangan di Raja Ampat,” kata Prasetyo, dalam jumpa pers yang disiarkan secara daring pada Selasa.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menambahkan, tanpa mengungkap secara detail, bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah "melanggar" peraturan yang berlaku.
