Pemerintah sedang terburu-buru hendak meluncurkan program Koperasi Merah Putih (KMP) pada 19 Juli, meskipun revisi Undang-Undang Koperasi masih dibahas di DPR.

Para ahli mengkritik langkah tersebut sebagai jalan pintas regulasi yang berisiko menimbulkan inkonsistensi hukum, merusak prinsip-prinsip demokrasi koperasi, dan membuat koperasi menjadi rentan terhadap tata kelola yang buruk serta berpotensi mengalami kesalahan finansial. 

KMP merupakan inisiatif utama Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mendirikan 80.000 koperasi di seluruh desa di Indonesia.

Pada Rabu kemarin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang memimpin gugus tugas khusus untuk mempercepat program tersebut, mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden akan meresmikan inisiatif KMP seminggu setelah Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli. Alasannya karena ada benturan dengan jadwal perjalanan Presiden. Hal itu diumumkan setelah rapat kabinet tertutup pada Senin, di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Rapat dilaksanakan untuk menyelesaikan rincian program KMP.

Prospects

Every Monday

With exclusive interviews and in-depth coverage of the region's most pressing business issues, "Prospects" is the go-to source for staying ahead of the curve in Indonesia's rapidly evolving business landscape.

View More Newsletter

By registering, you agree with The Jakarta Post's Privacy Policy

Sign Up

Thank You

for signing up our newsletter!

Please check your email for your newsletter subscription.

View More Newsletter

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan pada  hari yang sama bahwa 80.133 koperasi telah terdaftar di bawah program KMP.

Popular

Home Ministry wants to evaluate CFD because it often turns into pop-up markets

'Kebaya': Living history, modern elegance

Danantara to pour Rp 1.5t into buying farmers’ sugar