TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Aktivisme daring berjaya lagi
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Tax official Rafael Alun Trisambodo (right) arrives at the Corruption Eradication Commission (KPK) in Jakarta, March 1, 2023 to attend a questioning on his suspicious wealth. In his latest official report he filed with the KPK, Rafael’s net worth was Rp 56.1 billion (US$3.7 million). (Antara/Aprillio Akbar)
K
etika banyak orang mulai skeptis pada perubahan positif yang dibawa internet, gerakan kontra yang dipicu tontonan gaya hidup pejabat negara yang bermewah-mewah memberi secercah harapan terhadap potensi positif media sosial.
Setidaknya, hingga saat ini ada tiga pejabat publik yang menuai dampak dari gerakan sosial di internet. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarata Eko Darmanto, dan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono harus menjalani penyelidikan atas dugaan korupsi dan pencucian uang setelah diekspos oleh pengguna media sosial. Kasus Andhi hingga saat ini masih terus diproses.
Terkuaknya kinerja bobrok tiga pejabat tersebut telah meningkatkan tekanan agar pemerintah melakukan reformasi yang lebih tegas pada lembaga negara yang bertugas mengumpulkan dan mengelola keuangan, khususnya Kementerian Keuangan. Pemerintah menanggapi tekanan publik yang dimulai secara daring tersebut. Beberapa langkah diambil untuk menindak pejabat negara yang dicurigai menyimpang dan punya kecenderungan buruk memamerkan kekayaan mereka di media sosial.
Kurang cepat, kurang keras
Yanuar Nugroho, peneliti yang saat ini menjadi visiting senior fellow di ISEAS Singapura-Yusof Ishak Institute, menyebut bahwa lambatnya gerak pemerintah dalam merespon kebencian publik ketika kasus Rafael pertama kali viral telah memicu amarah pengguna media sosial.
“Pemerintah menunggu berhari-hari untuk menangani kasus ini setelah viral […] Komentar apa pun jadi terlambat ketika sentimen negatif sudah terbentuk,” kata Yanuar, yang pernah menjadi Wakil Kepala Staf Presiden Joko “Jokowi” Widodo di masa jabatannya yang pertama.
