TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Serikat pekerja, para analis, dan partai oposisi menolak Perppu Cipta Kerja
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Workers from different labor unions, farmers and students display posters as they rally outside the House of Representatives in Jakarta on March 14, 2023, demanding the cancellation of the controversial government regulation in lieu of law (Perppu) on job creation, which they claim is not in their interests. (Antara/Galih Pradipta)
S
aat ini semakin banyak kelompok kepentingan yang menolak pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang kontroversial tentang penciptaan lapangan kerja. Alasan penolakan berawal dari proses pengesahan yang dinilai cacat konstitusional dan tidak demokratis.
Pada Desember 2022, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menandatangani Perppu untuk menerbitkan UU Cipta Kerja. UU tersebut telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada 2021. Putusan MK menilai UU Cipta Kerja menggunakan metode omnibus yang tidak dikenal untuk merevisi beberapa undang-undang sekaligus dan pembahasannya pun melibatkan hanya sedikit partisipasi publik.
Mahkamah Agung memberi ultimatum kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengulang proses pembuatan undang-undang dalam waktu dua tahun. Jika tidak, UU akan dicabut secara permanen. Ternyata, pemerintah malah mengeluarkan Perppu, seperti jalan pintas yang diambil pembuat undang-undang, dengan memberlakukan aturan lain yang memungkinkan penggunaan metode omnibus.
Perppu, yang harus disahkan oleh rapat paripurna DPR untuk menjadi undang-undang permanen, mendapat dukungan luas dari Badan Legislatif (Baleg) DPR pada Februari. Semua partai propemerintah sejak awal telah tegas mendukung keputusan pemerintahan Jokowi.
Dalam rapat paripurna DPR untuk mengkonfirmasi pengesahan Perppu pada Selasa (21 Maret), tujuh dari sembilan fraksi DPR setuju untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Hanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengajukan keberatan.
Pada Selasa, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, mewakili pemerintah mengatakan bahwa Perppu diterbitkan karena kebutuhan mendesak untuk memitigasi krisis ekonomi global yang membayangi perekonomian Indonesia.
Namun, gelombang protes dari kelompok buruh dan para pakar bidang pemerintahan terlihat semakin meluas.
