TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Pemerintah akan bersihkan nama korban pengasingan politik
Change Size
An illustration of a dictionary entry for "exile" (Shutterstock/Casimiro PT)
P
emerintah siap membersihkan nama setidaknya 39 orang Indonesia yang status kewarganegaraannya dicabut saat mereka berada di luar negeri. Peristiwa pencabutan status tersebut terjadi saat pecahnya gerakan komunis di Indonesia, tahun 1965. Dengan status kewarganegaraan yang jelas, mereka bisa kembali ke Indonesia.
Kemenkumham saat ini sedang merancang kebijakan yang diperlukan.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah bermaksud mengeluarkan pernyataan bahwa para korban pengasingan politik ini tidak pernah mengkhianati negara.
Inisiatif ini mengikuti rencana sebelumnya untuk mengembalikan hak kewarganegaraan Indonesia kepada orang-orang yang terpaksa menetap di luar negeri pasca kudeta yang gagal pada 30 September 1965.
Partai Komunis Indonesia (PKI) disalahkan untuk percobaan kudeta tersebut yang kemudian berujung pada pembersihan anggota PKI serta siapa pun yang diduga berafiliasi dengan partai yang sudah dibubarkan tersebut. PKI aktif dari Oktober 1965 hingga Maret 1966.
Jumlah pasti warga Indonesia korban pengasingan politik yang saat ini tinggal di luar negeri masih belum jelas, karena pemerintah belum selesai memverifikasi datanya. Banyak dari mereka diyakini adalah pelajar penerima beasiswa dari negara-negara komunis pada saat itu, seperti Uni Soviet dan Cekoslowakia. Hak kewarganegaraan mereka dicabut oleh rezim Soeharto karena diduga berhubungan dengan percobaan kudeta 1965.
Mahfud mengatakan, berdasarkan temuan awal Kemenkumham, setidaknya ada sekitar 39 orang yang diasingkan secara politik, dan dicabut hak kewarganegaraan Indonesianya pasca peristiwa 1965, yang saat ini tinggal di beberapa negara Eropa, termasuk Kroasia, Republik Ceko, Belanda, dan Rusia.
