TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Pemerintah tolak tuntutan merevisi sejarah kelam
Change Size
Law and Human Rights Minister Yasonna Laoly (second right) hands over a framed image of a free visa to Indonesian political exile Sri 'Ning' Budiarti (second left) while senior minister Mahfud MD (center) looks on, during an event at the De Schakel building in Amsterdam, the Netherlands, on Sunday, Aug. 27, 2023. The government is meeting with the exile community overseas as part of its push to settle past rights atrocities using nonjudicial means. (Courtesy of the Office of the Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister/-)
S
aat pemerintah berusaha menepati janji memulihkan hak-hak para korban pelanggaran HAM di masa lalu, para menteri senior yang bertanggung jawab justru melukai rasa keadilan ketika mengatakan tidak berkeinginan meluruskan masalah kekejaman tersebut.
Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat ini berada di Eropa untuk menemui para eksil politik Indonesia. Sebagian besar dari para eksil tersebut adalah mantan warga RI yang dicabut haknya sebagai warga negara dan terpaksa tinggal di luar negeri. Kasus mereka bermula setelah terjadi percobaan kudeta tahun 1965 di Indonesia, yang kemudian diikuti aksi pembersihan komunis.
Komunitas warga di pengasingan memuji upaya memulihkan hak-hak para korban dan pemberian fasilitas khusus bagi mereka.
Namun para eksil juga meminta negara untuk mengungkap kebenaran yang terjadi di balik pencabutan paksa kewarganegaraan mereka. Mereka juga menuntut revisi sejarah, yang menyalahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) atas upaya kudeta tersebut.
Namun Mahfud MD menolak permintaan tersebut. Ia katakan bahwa pemenuhan permintaan tersebut adalah wewenang para ahli. “Rezim berbeda punya perspektif sejarah yang berbeda,” kata Mahfud pada pertemuan dengan warga pengasingan politik di Amsterdam. Acara tersebut disiarkan daring pada hari Minggu (27 Agustus).
“Menurut saya […] pemerintah bisa memberi hibah untuk mendanai mereka yang ingin menulis sejarah, tapi itu bukan sikap pemerintah [untuk mereka ulang peristiwa masa lalu],” kata Mahfud. Ia juga mengklaim bahwa diskriminasi terhadap orang-orang yang terkait PKI sudah tidak ada lagi di pemerintahan. Sentimen yang muncul adalah “hal biasa”.
Pernyataan menteri tersebut segera menghebohkan kalangan pegiat hak asasi manusia.
