TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Kasus Rempang membuat proyek-proyek nasional Jokowi yang 'haus lahan' jadi sorotan
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Demonstrators clash with security officials September 7, 2023, while protesting against a plan to move all residents of Rempang island to make way for an economic hub, in Batam City, Riau Islands. (BP Batam via BenarNews/-)
K
onflik yang terjadi baru-baru ini di Pulau Rempang, yang penduduknya memprotes penggusuran untuk pembangunan zona ekonomi baru, menunjukkan tren represi negara yang mengkhawatirkan dalam menangani perlawanan terhadap proyek-proyek strategis nasional.
Pemerintah berencana mengubah Pulau Rempang, bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang seluas 17.000 hektar, menjadi zona baru yang berisi pabrik kaca terbesar kedua di dunia dan pabrik pembuatan panel surya. Namun, rencana tersebut mengharuskan penggusuran 10.000 penduduk pulau.
Penduduk setempat melakukan demonstrasi penolakan yang berubah menjadi bentrokan dengan aparat keamanan pada awal September 2023.
Namun, Rempang hanyalah sebagian kecil dari permasalahan yang lebih besar. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sejumlah proyek strategis nasional telah melibatkan unsur represi negara dalam pembangunannya.
Lembaga ini telah menangani setidaknya 106 kasus konflik lahan antara warga dan pemerintah selama enam tahun terakhir. Menurut laporan dari YLBHI yang dirilis pada hari Minggu (24 September), kasus-kasus tersebut melibatkan total 800.000 hektar lahan yang disengketakan, berdampak pada sekitar 1 juta orang.
Tindakan represi negara yang paling sering terjadi dalam penyelesaian konflik lahan adalah penggunaan kekerasan fisik dan intimidasi secara verbal. Kedua tindakan ini terjadi dalam 48 kasus.
Dua bentuk represi yang paling umum berikutnya adalah taktik adu domba dan kriminalisasi. Kriminalisasi telah mengakibatkan 212 orang diadili. Namun, tidak jelas berapa banyak kasus yang akhirnya berujung pada pemenjaraan para tersangka.
