TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Netralitas jadi sorotan saat pengukuhan Jenderal Agus
Change Size
President Joko "Jokowi" Widodo (left) attends a plenary meeting to pass the 2024 state budget at the House of Representatives building in Jakarta, on August 16, 2023. (Antara/Galih Pradipta)
Jenderal Agus Subiyanto, calon Panglima TNI satu-satunya, akan menghadapi rentetan pertanyaan terkait kenaikan jabatannya yang sangat pesat dan komitmennya untuk menjaga netralitas TNI menjelang pemilu tahun depan. Hal itu akan dihadapi Agus dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan di depan DPR.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah mencalonkan Agus, Kepala Staf Angkatan Darat yang berusia 56 tahun, untuk menggantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan habis masa jabatannya dan pensiun akhir bulan ini. Pencalonan Agus menandai kebangkitan sekutu lama Presiden lainnya di salah satu lembaga negara paling strategis, menjelang akhir masa pemerintahan Presiden.
Namun partai pendukung Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ragu menerima pengukuhan Agus. Pencalonan Agus diajukan hanya beberapa hari setelah Jokowi mempromosikannya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat.
Hubungan PDIP, partai terbesar di Dewan Perwakilan Rakyat, dengan Presiden mengalami kemunduran setelah sang Presiden membiarkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, ditunjuk sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden Prabowo Subianto. Prabowo adalah saingan Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDIP.
Menurut politisi senior Tubagus Hasanuddin, para anggota DPR dari PDIP akan menanyakan komitmen Agus “untuk menjaga netralitas” dan “menjauhkan militer dari politik” pada sesi penetapan yang dilaksanakan pada Senin 13 November.
“Presiden punya hak prerogratif untuk mencalonkan siapa saja. Namun, kami akan melakukan porsi kami dalam memutuskan apakah Agus cocok untuk jabatan tersebut,” kata Tubagus. Ia mengklaim bahwa PDIP menanggapi kekhawatiran masyarakat yang semakin besar terkait netralitas TNI.
Saat ini, aliansi elektoral yang setia pada Jokowi di DPR, yang mendukung Prabowo-Gibran, menguasai 261 dari 575 kursi DPR. Dengan jumlah tersebut, pencalonan Agus tampaknya tidak akan menghadapi rintangan besar, bahkan jika PDIP tidak mendukung.
