Jika terpilih, Prabowo akan melanjutkan kebijakan luar negeri pendahulunya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Menurutnya, Jokowi sangat condong pada kemakmuran dalam negeri sebagai cara untuk membangun kehadiran Indonesia secara global yang lebih kuat.

Pada Senin (13 November), Prabowo menguraikan program kebijakan luar negerinya di hadapan puluhan diplomat, peneliti, dan jurnalis internasional dalam sebuah diskusi di Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Prabowo memulai dengan mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia yang ideal dapat dirangkum dalam yang ia disebut sebagai "Good Neighbor Policy" atau “Kebijakan Tetangga yang Baik”. Kebijakan tersebut mencakup komitmen Jakarta untuk menjadi negara nonblok, bebas, dan aktif.

Ia mendefinisikan kebijakan tersebut sebagai "jaringan persahabatan yang kuat antara Indonesia dan tetangganya". Ia tambahkan bahwa ini akan menjadi pilar terkuat diplomasi Indonesia. Menurutnya, hal tersebut akan mengundang karakteristik penting yang akan menarik perhatian semua negara, yaitu perdamaian dan stabilitas yang memadai untuk meningkatkan kemakmuran.

"Kebijakan bertetangga yang baik di kawasan kita dan di dunia adalah kepentingan strategis kita. Bahkan pandangan pertahanan kita akan didasarkan pada premis ini," kata Prabowo.

"Jaringan hubungan ini akan mengundang investasi dan pasar asing, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kita untuk memberantas kemiskinan. [...] Kita tidak akan bergabung dengan blok mana pun. Kita tidak akan menjadi bagian dari aliansi militer mana pun. Itu bertentangan dengan tradisi kita."