TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search results
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search resultsBadan milik pemerintah Indonesia disebut telah impor alat sadap sejak 2017
Menurut Amnesty Internasional, teknologi spyware diimpor ke Indonesia melalui vendor, broker, dan reseller yang “tidak jelas dan tidak transparan” dengan struktur kepemilikan yang rumit, sehingga mustahil dilakukan pengawasan.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
A man walks past a logo of the NSO Group, producer of Pegasus spyware. (Reuters/Amir Cohen)
P
engawas hak asasi manusia Amnesty International melaporkan bahwa beberapa badan pemerintah Indonesia telah menyebarkan produk pengawasan yang sangat invasif yang diimpor dari Israel, Luksemburg, dan Malaysia. Produk tersebut digunakan untuk memata-matai masyarakat, sehingga memicu kekhawatiran mengenai privasi di Indonesia, negara yang terkenal karena ruang sipilnya menyempit.
Laboratorium Keamanan Amnesty International melaporkan, mereka menemukan bukti bahwa Kepolisian Nasional dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), juga beberapa perusahaan yang tidak disebutkan namanya, telah membeli dan menggunakan teknologi perangkat pengintai atau spyware antara 2017 dan 2023. Laporan tersebut dirilis pada Kamis minggu lalu, dan dilakukan bekerja sama dengan majalah Indonesia Tempo, surat kabar Israel Haaretz serta beberapa kantor berita media Barat.
Teknologi spyware, lanjut Amnesty, diimpor ke Indonesia melalui pemasok, perantara, dan penjual yang “tidak jelas dan tidak transparan” dengan struktur kepemilikan yang rumit. Karena itu, hampir mustahil dilakukan pengawasan dari organisasi masyarakat sipil serta otoritas nasional dan internasional.
Di antara pemasok yang disebutkan dalam laporan Amnesty adalah Wintego Systems Ltd yang berbasis di Israel, Raedarius M8 Sdn Bhd yang berbasis di Malaysia, dan Q Cyber Technologies SARL yang berbasis di Luksemburg. Perusahaan yang disebut terakhir punya kaitan dengan perusahaan intelijen siber Israel, NSO Group. Laporan tersebut juga mengidentifikasi pemasok dan penjual yang berbasis di Singapura dan Indonesia.
Amnesty juga menemukan bukti adanya beberapa domain berbahaya yang mematok target individu tertentu di Indonesia. Namun, laporan tersebut tidak berhasil menggali lebih dalam untuk mengungkap individu yang dimaksud.
Domain jahat ini menyasar individu dengan membuat situs web yang meniru media nasional dan regional. Harapannya, target akan mengklik tautan yang sudah disusupi malware dan virus, hingga perangkat mereka tersadap.
Menanggapi temuan ini, dalam sebuah pernyataan kepada Amnesty, NSO Group Israel menyatakan bahwa pihaknya selalu melakukan prosedur uji tuntas. Prosedur tersebut “menilai potensi dampak hak asasi manusia dari peluang bisnis yang diajukan” sebelum menyetujui penjualan apa pun.
