Ketua Otoritas IKN Bambang Susantono, dan wakilnya Dhony Rahajoe, telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo beberapa pekan lalu. Namun, Menteri Sekretaris Negara Pratikno baru membeberkan kabar tersebut pada Senin 3 Juni.

Dalam jumpa pers mendadak di Istana Negara, Jakarta, Pratikno menjelaskan, Presiden baru mengeluarkan keputusan hari itu juga tentang pengunduran diri Bambang dan Dhony.

Pratikno menolak menjelaskan lebih jauh tentang alasan keduanya berhenti dari jabatan mereka. Menurutnya, mereka berdua tidak memberikan alasan apapun dalam surat pengunduran diri yang diajukan.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan, Dhony mengatakan bahwa ia akan “terus mendukung kesuksesan IKN”.

The Jakarta Post belum bisa menghubungi Bambang, Dhony, atau anak buahnya untuk menjelaskan alasan pengunduran diri mereka. Di sisi lain, Otoritas IKN belum mengeluarkan pernyataan soal kepergian mereka.

Pratikno mengatakan bahwa Bambang akan diberi tugas baru untuk membantu Presiden. Tugas tersebut secara langsung “meningkatkan kerja sama internasional dalam mempercepat pengembangan IKN”.

Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, masing-masing sebagai pejabat ketua dan wakil ketua sementara Otoritas IKN.

Hadir dalam jumpa pers yang sama, Basuki mengatakan bahwa tugasnya fokus pada percepatan investasi. Menurutnya, secara khusus tugas itu memperjelas status lahan yang sedang dikembangkan, agar investor tidak ragu untuk terlibat dalam proyek IKN.

“Saya rasa tidak akan ada masalah. Malah saya perkirakan sekarang tingkat kepercayaannya akan semakin tinggi, karena sudah ada menteri dan wakil menteri yang menggantikan [Bambang dan Dhony],” kata Menteri PUPR kepada wartawan.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa Indonesia akan mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 pada 17 Agustus di Nusantara. Rencananya, perayaan dilaksanakan bersamaan dengan peresmian tahap awal proyek tersebut.

Ketika ditanya apakah pengunduran diri pejabat Otoritas IKN tersebut akan mempengaruhi rencana upacara 17 Agustus, Basuki mengatakan bahwa Sekretariat Negara punya beberapa “skenario simulasi”. Pratikno menambahkan, pemerintah berencana mengunjungi Nusantara pada 4 Juni.

Bulan depan, pemerintah berencana mulai merelokasi pegawai negeri sipil ke Nusantara. Seperti yang diumumkan pada 29 Februari, Presiden juga bermaksud bekerja dari ibu kota baru mulai bulan depan.

Duo Bambang dan Dhony merupakan teknokrat. Bambang adalah mantan wakil presiden Bank Pembangunan Asia. Sedangkan Dhony adalah mantan direktur pelaksana Sinar Mas Land, cabang real estate milik konglomerasi Sinar Mas Group.

Pengunduran diri kedua pejabat IKN tersebut dilakukan di tengah kurangnya pendanaan dari sektor swasta, khususnya investor asing. Padahal, awalnya pemerintah berharap investor asing akan menambah anggaran negara dalam membiayai proyek pembangunan IKN yang besar-besaran.

Meskipun banyak investor asing menyatakan minat untuk mendanai proyek tersebut, tidak ada satupun yang memenuhi komitmen mereka. Beberapa pihak terlibat secara tidak langsung, seperti menawarkan konsep, berbagi pengetahuan, dan memberi bantuan teknis dalam pengembangan kota pintar dan ramah lingkungan.

Pada awal Maret, Otoritas IKN mengeluarkan perintah penggusuran kepada sekitar 200 warga di kecamatan Penajam Utara, Paser Pemaluan, dan Sepaku. Penggusuran dilakukan untuk membuka jalan bagi proyek tersebut, yang lalu memicu reaksi perlawanan dari kelompok hak asasi manusia setempat.

Secara terpisah, pada Senin, Shinta Kamdani, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan kepada The Jakarta Post bahwa kepastian kepemimpinan sangat penting bagi proyek IKN. Ia menggambarkan proyek tersebut sebagai “proyek besar yang sedang berjalan dan punya tonggak pembangunan yang cukup ambisius”.

Menurut Shinta, penunjukan regulator untuk memimpin proyek ini dapat mempercepat penyelesaian permasalahan dalam pengembangan IKN. Namun masih ada kekhawatiran mengenai kecukupan pimpinan Otoritas IKN baru atas “waktu, fokus, energi dan sumber daya lainnya”. Kedua pemimpin baru harus bisa merangkap pekerjaan, menangani tugas di posisi baru sekaligus jabatan mereka selama ini. “Soal fokus pimpinan Otoritas IKN, siapapun mereka, kami [anggota Apindo] berharap mereka mengedepankan penciptaan kepastian usaha dan investasi di IKN,” imbuhnya.

Shinta menambahkan bahwa di antara aspek-aspek penting dari proyek yang perlu segera ditangani adalah status lahan, kelangsungan pemerintahan yang akan datang, dan kepastian rencana relokasi pegawai negeri.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan kepada The Jakarta Post bahwa mundurnya Bambang dan Dhony “menimbulkan tanda tanya” terkait kelanjutan proyek tersebut. Menurutnya, langkah dua pemimpin IKN tersebut dapat mengirimkan “sinyal buruk bagi kepastian bisnis.”

“Baik investor asing maupun lokal yang berpikir untuk [bergabung], bisa jadi akan ragu-ragu,” tambahnya. Bhima juga mengatakan bahwa berita tersebut dapat menimbulkan spekulasi tentang potensi masalah tersembunyi yang ada di proyek tersebut.

Menurut Bhima, pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan tahap pertama IKN pada tahun ini. Padahal undang-undang pemindahan ibu kota negara baru berlaku pada Februari 2022, sebulan sebelum Badan IKN terbentuk.

Bhima menganalogikan ketergesaan proyek IKN dengan cerita rakyat Jawa “Roro Jonggrang”. Dalam kisah itu, seorang putri meminta orang yang melamarnya untuk membangun 1.000 candi dalam satu malam. Pesan moral cerita adalah jangan memaksakan kehendak.

“Hal ini menjadi tekanan mental bagi Otoritas IKN, sehingga mereka mungkin khawatir akan korupsi jika proyek tersebut diselesaikan dengan cepat,” kata Bhima.

Ekonom senior Tauhid Ahmad dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan bahwa proyek IKN mungkin mengalami beberapa penundaan, karena saat ini pihak Otoritas IKN perlu masa transisi untuk kepemimpinan barunya.

Menurut Tauhid, Bambang adalah sosok “berkaliber besar” yang cocok mengepalai Otoritas IKN dan dapat memperoleh kepercayaan dari para investor. Karena itu, pengunduran dirinya mungkin akan mendorong beberapa pihak untuk mempertimbangkan kembali komitmen pendanaan mereka, terutama mereka yang telah mempercayai Bambang secara personal.