MK memutuskan dengan suara bulat untuk memperkenalkan ambang batas pencalonan yang baru dan lebih rendah. Pencalonan didasarkan pada jumlah suara yang dimenangkan oleh partai politik atau aliansi partai politik dalam pemilihan legislatif sebelumnya di daerah yang dimaksud.

Agar memenuhi syarat untuk mengajukan kandidat calon gubernur, wali kota atau bupati, MK memutuskan bahwa sebuah atau sekelompok partai harus memenangkan antara 6,5 ​​dan 10 persen suara rakyat di provinsi, kota atau kabupaten tempat pemilihan berlangsung. Jumlah persentase tergantung pada jumlah pemilih yang terdaftar di daerah tersebut.

Sebelumnya, untuk dapat mengajukan pasangan calon, sebuah partai atau gabungan partai diharuskan telah memenangkan 25 persen suara rakyat pada pemilihan sebelumnya, atau memegang setidaknya 20 persen kursi di dewan legislatif daerah. Dan aturan itu tidak memperhitungkan jumlah pemilih yang memenuhi syarat.

Keputusan yang dikeluarkan pada Selasa kemarin merupakan respon atas petisi yang diajukan oleh dua partai politik kecil, Partai Buruh dan Partai Gelora. Delapan suara setuju pada putusan tersebut. Hanya 1 hakim, yaitu Guntur Hamzah, yang tidak setuju.

Kepada the Jakarta Post, Hakim Enny Nurbaningsih, juru bicara MK, mengatakan bahwa, “Ambang batas baru itu berlaku segera."

Putusan itu berarti bahwa di Jakarta, setiap partai yang memenangkan setidaknya 7,5 persen suara dalam pemilihan legislatif pada Februari lalu, dapat mencalonkan kandidat untuk pemilihan kepala daerah pada November mendatang. Jabatan gubernur Jakarta secara luas dipandang sebagai batu loncatan menuju kursi kepresidenan.