TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
RUU yang dibahas kilat, tandai akhir masa jabatan lima tahun anggota DPR
Meski anggota DPR berhasil mengesahkan beberapa undang-undang selama masa sidang, seperti Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Juni, serta Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Privasi pada 2022, mereka tetap dikritik karena gagal menyelesaikan RUU penting lainnya.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Lawmakers attend a House of Representatives plenary session on Sept. 19, 2024, at the Senayan legislative complex in Jakarta. (Antara/Dhemas Reviyanto)
A
nggota DPR menutup hari terakhir masa jabatan mereka dengan rapat pleno pada Senin 30 September. Rapat pleno menandai berakhirnya masa jabatan lima tahun, yang menurut para kritikus dirusak oleh pola pembahasan yang tergesa-gesa dan kurangnya partisipasi publik yang berarti.
Dalam pidatonya di sidang pleno, Ketua DPR Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengatakan bahwa anggota DPR selama lima tahun terakhir telah mengesahkan total 225 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang. Yang disahkan termasuk 48 RUU yang termasuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas).
“Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPR telah mengalami transformasi untuk memenuhi kebutuhan legislasi negara, termasuk dengan merumuskan undang-undang dengan metode omnibus,” kata Puan.
Ia merujuk pada UU Cipta Kerja yang kontroversial. UU tersebut disahkan pada 2020, tetapi dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi hanya setahun kemudian.
Puan juga mengatakan bahwa anggota DPR telah mengadakan total lebih dari 3.000 rapat kerja dengan pemerintah dan lembaga publik lainnya selama lima tahun terakhir. “[Rapat-rapat ini] merupakan fungsi checks and balances, tentang bagaimana pemerintah dan lembaga negara melaksanakan undang-undang dan menjalankan tugasnya,” kata Puan.
Namun, Puan juga mengakui kekurangan anggota DPR. Menurutnya, DPR belum dapat menjalankan semua tugasnya “dengan sempurna”. “DPR harus terus memperbaiki diri dengan menerima kritik serta melakukan evaluasi diri [...], sehingga dapat semakin memenuhi harapan publik,” tambahnya.
Anggota parlemen yang terpilih dalam pemilihan legislatif Februari lalu, termasuk petahana seperti Puan, akan menduduki 580 kursi DPR selama lima tahun ke depan. Mereka akan dilantik pada Selasa 2 Oktober.
