TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Partai kecil dan partai menengah sambut baik pencabutan anturan ambang batas capres
Menurut partai-partai politik kecil, Putusan MK yang membatalkan syarat ambang batas pencalonan presiden telah menjadi angin segar bagi demokrasi dan sistem pemilu Indonesia.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
An official holds a ballot during vote counting for the 2024 presidential election at a polling station in Banda Aceh, Aceh on Feb. 14, 2024. (AFP/Chaideer Mahyuddin)
Sebagian besar partai politik kecil dan partai politik menengah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini, yang mencabut syarat ambang batas pengajuan kandidat calon presiden. Mereka memuji keputusan tersebut sebagai jalan mengakhiri dominasi partai-partai besar dalam pemilihan umum.
Pada Kamis 2 Januari, MK menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu 2017 yang mengharuskan partai atau koalisi partai untuk memegang 20 persen kursi DPR, atau telah memenangkan 25 persen suara rakyat dalam pemilihan sebelumnya, untuk mencalonkan kandidat dalam pemilihan presiden adalah tidak konstitusional dan tidak lagi berlaku.
Putusan tersebut diharapkan akan memungkinkan diajukannya lebih banyak calon yang jadi kandidat dalam pemilihan presiden berikutnya, yang dijadwalkan pada tahun 2029. Putusan tersebut memulihkan harapan untuk pemilihan yang lebih kompetitif di masa mendatang. Pemilu-pemilu sebelum ini dikritik karena pilihan pasangan calon yang terbatas, yang gagal mencerminkan pilihan publik.
Selain membatalkan syarat ambang batas untuk memastikan semua partai dapat mencalonkan kandidat mereka, MK memerintahkan anggota DPR untuk memasukkan ketentuan baru dalam undang-undang terkait pemilihan presiden yang akan mencegah terlalu banyak kandidat yang mencalonkan diri. Bagaimana pun, menurut para hakim, hal itu akan "merusak esensi pemilihan langsung".
'Kemenangan demokrasi'
