TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search results
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search resultsMengundang tanya: Dukungan PDI-P terhadap RUU kontroversial
PDI-P enggan mengkritik, apalagi menentang, semua undang-undang kontroversial yang diajukan oleh pemerintahan Prabowo dan koalisi yang berkuasa di legislatif.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Unexpected turn: House of Representatives Commission I chair Utut Adianto (left) of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) hands over the report on the deliberations of the Indonesian Military (TNI) Law revision to Speaker and fellow PDI-P politician Puan Maharani (second right) on Thursday during a plenary session at the Senayan legislative complex in Jakarta, with Deputy Speakers Sufmi Dasco Ahmad (right) of the Gerindra Party, Adies Kadir (third right) of the Golkar Party and Saan Mustopa (second left) of the NasDem Party observing. (Antara/Rivan Awal Lingga)
P
artai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), satu-satunya partai oposisi de facto di legislatif, telah memicu pertanyaan terkait kesiapan partai nasionalis tersebut menjadi oposisi sejati pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaan muncul setelah partai tersebut mendukung beberapa RUU kontroversial yang baru-baru ini disahkan.
Sejak Prabowo meraih dukungan mayoritas di DPR, dengan dukungan tujuh partai dalam koalisi yang berkuasa, banyak yang menaruh harapan pada PDI-P untuk tetap menjadi oposisi. Dengan PDI-P menjadi oposisi, diharapkan bisa dipastikan adanya fungsi pengawasan dan penyeimbang.
PDI-P belum mengumumkan sikap resminya terhadap pemerintahan Prabowo. Partai tersebut diperkirakan baru akan melakukannya selama kongres nasional yang akan datang, yang dijadwalkan pada April.
Namun, PDI-P enggan mengkritik, apalagi menentang, setiap undang-undang kontroversial yang diajukan oleh pemerintahan Prabowo dan koalisi yang berkuasa di legislatif.
Salah satu contoh terbaru adalah pembahasan kilat terkait revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi tersebut telah menimbulkan kecemasan atas peran militer yang makin besar, yang dapat menyebabkan kembalinya doktrin dwifungsi milik Soeharto. Dalam konsep dwifungsi, perwira militer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap urusan sipil, dengan memegang jabatan sipil tanpa pensiun dari militer.
Selama pembahasan RUU tersebut, PDI-P, berlawanan dengan harapan publik, justru mengambil peran kunci dalam penyusunan RUU tersebut. Anggota parlemen seniornya, Utut Adianto, memimpin panitia kerja yang mengawasi proses pembahasan. Fraksi DPR partai tersebut akhirnya memberi dukungannya terhadap RUU TNI.
