TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
DPR janjikan keterbukaan, partisipasi publik dalam revisi UU Polri
Protes pecah di kota-kota besar seperti Bandung dan Surabaya sejak DPR mengesahkan revisi UU TNI. Protes tersebut dilakukan setelah terjadi yang disebut oleh para kritikus sebagai proses pembahasan undang-undang yang terburu-buru dan tidak transparan.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Police officers disperse protesters during a protest against the revision of the Indonesian Military (TNI) Law in Jakarta on March 20, 2025. (Antara/Bayu Pratama S.)
Anggota DPR telah berjanji untuk melibatkan publik "secara lebih dalam" dalam pembahasan RUU mendatang. RUU yang dimaksud termasuk usulan revisi UU Polri tahun 2002. Janji tersebut dikeluarkan DPR, di tengah meningkatnya kemarahan publik atas revisi UU TNI yang tergesa-gesa dan dilakukan secara tertutup, baru-baru ini.
Protes pecah di kota-kota besar seperti Bandung dan Surabaya sejak DPR mengesahkan revisi UU TNI pada Kamis 20 Maret. Protes dilakukan setelah terjadi yang disebut oleh para kritikus sebagai proses pembahasan yang terburu-buru dan tidak transparan.
RUU tersebut disahkan sekitar sebulan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta dewan legislatif membahas revisi undang-undang tersebut. Proses legislasi mencakup pertemuan tertutup anggota DPR di sebuah hotel mewah di Jakarta. Rapat sempat diselingi interupsi oleh aktivis hak asasi manusia yang menyerukan agar peserta pertemuan menghentikan revisi tersebut.
Setelah RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang, muncul kekhawatiran bahwa DPR akan mengambil pendekatan yang sama dalam revisi UU Polri.
Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding meminta masyarakat untuk tidak khawatir. Ia mengklaim DPR telah berkomitmen untuk memastikan keterbukaan dan transparansi dalam proses legislasi.
